Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan insentif impor mobil listrik utuh atau completely built-up (CBU) tidak lagi diperpanjang mulai Januari 2026.
Kebijakan ini diprediksi akan mengguncang harga kendaraan listrik di Indonesia, terutama bagi merek yang gagal memenuhi komitmen industrialisasi lokal sesuai Permenperin No. 35 Tahun 2025.
Menurut Yannes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), harga mobil listrik impor berpotensi melonjak tajam.
“Penghentian insentif pajak CBU akan menyebabkan harga EV impor yang APM-nya gagal memenuhi syarat Permenperin No. 35 Tahun 2025 bakal naik signifikan, bisa sampai 30%. Sebab, mereka kembali dikenakan PPN, PPnBM, dan bea masuk penuh,” jelas Yannes kepada KONTAN, Jumat (19/9).
Baca Juga: Purbaya Sebut Bakal Tarik Dolar Orang Indonesia yang Ada di Luar Negeri
Namun, kenaikan ini tidak akan merata. Yannes menekankan bahwa produsen yang berhasil merealisasikan komitmen investasi dan produksi lokal tetap berhak mendapatkan insentif fiskal lanjutan.
"Kalau mereka berhasil memenuhi komitmennya, maka harga EV bisa tetap stabil atau bahkan turun. Mereka bisa menikmati insentif seperti PPN ditanggung pemerintah (DTP), bebas PPnBM, atau subsidi baterai,” katanya.
Dengan begitu, konsekuensi logis dari kebijakan baru ini adalah mendorong percepatan industrialisasi kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Yannes, strategi paling realistis bagi Agen Pemegang Merek (APM) dengan penjualan tinggi, khususnya di segmen Rp200 juta–Rp500 juta, adalah mempercepat pembangunan pabrik lokal.
"Kalau tidak, pangsa pasar yang sudah terbentuk bisa hilang karena harga melonjak dan tidak kompetitif,” tegasnya.
Sementara itu, APM dengan volume penjualan rendah di segmen menengah bawah dinilai akan kesulitan bertahan. Produk mereka akan berubah menjadi niche yang terlalu mahal, sehingga risiko mati perlahan sangat besar.
"Yang masih layak impor CBU tinggal untuk segmen premium atau produk spesifik yang tidak sensitif terhadap harga. Konsumen segmen ini relatif rela membayar lebih mahal tanpa insentif,” papar Yannes.
Ia mencontohkan strategi yang lebih efisien adalah beralih ke impor dalam bentuk komponen (Completely Knocked Down/CKD) untuk dirakit di Indonesia.
"Dengan CKD, mereka bisa memanfaatkan fasilitas perakitan lokal seperti di PT Handal Indonesia Motor yang sudah digunakan beberapa merek, termasuk Chery dan Geely. Perakitan lokal lebih murah secara pajak dan membantu memenuhi target TKDN 40% karena tenaga kerja dan biaya overhead masuk hitungan,” jelasnya.
Yannes menilai potensi perlambatan adopsi EV akan paling terasa di segmen menengah, yakni mobil listrik dengan harga Rp200 juta–Rp500 juta yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.
“APM importir EV low cost yang gagal memenuhi komitmen dengan Kemenperin akan collapse perlahan karena produknya jadi tidak menarik lagi,” pungkasnya.
Baca Juga: XPENG Produksi CKD di Indonesia, Perkuat Industri EV Saat Skema CBU Dihentikan
Selanjutnya: Saatnya Racik Ulang Portofolio, Simak Strategi Investasi Sesuai Profil Investor
Menarik Dibaca: Flash Sale KAI Rp80 Ribu! Tiket Kereta Murah, Cek Tanggalnya!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
