/2026/05/10/2061640002.jpg "Harga Pertamax Ditahan, Pertamina Ditaksir Tanggung Beban Rp 6 Triliun per Bulan")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sedang menghadapi tekanan ganda dari sisi lonjakan harga minyak dan rupiah yang terus melemah. Merujuk tradingeconomics, harga minyak mentah dunia kembali melampaui level US$ 100 per barel. Sedangkan kurs rupiah makin dekat ke level Rp 17.700 per dolar Amerika Serikat (AS).
Di tengah tekanan ganda tersebut, badan usaha masih menahan harga BBM non-subsidi dengan Research Octane Number (RON) 92.
Tengok saja PT Pertamina (Persero) yang masih menahan harga Pertamax di level Rp 12.300 per liter (harga acuan Pulau Jawa dan Bali). Begitu juga dengan harga Pertamax Green 95 yang masih ditahan pada level Rp 12.900 per liter.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengingatkan kondisi saat ini membawa tantangan yang berat, sehingga perlu ada strategi mitigasi dari sisi produksi hulu, pengadaan minyak, perilaku konsumsi, serta strategi penyesuaian harga.
Baca Juga: DEN: Pengembangan CNG Strategi Diversifikasi Energi untuk Tekan Impor LPG
"Dari sisi hulu, genjot lifting. Dari sisi hilir, diversifikasi sourcing dan pricing policy. Dari sisi perilaku (konsumen) bijak gunakan BBM. Situasi sedang tidak baik-baik saja," kata Kholid kepada Kontan.co.id, Senin (18/5/2026).
Kholid pun menyoroti belum adanya penyesuaian harga untuk kategori sejumlah produk BBM non-subsidi. Di satu sisi, langkah menahan harga BBM non-subsidi RON 92 merupakan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli, dan menjaga inflasi. Tetapi secara korporasi, langkah ini menjadi beban yang menggerus margin keuntungan.
Kholid memperkirakan, tanpa menyesuaikan harga Pertamax dan Pertamax Green, Pertamina menanggung beban antara Rp 5 triliun - Rp 6 triliun per bulan.
"Situasinya memang tidak mudah, menyeimbangkan antara rasionalitas harga dan makro-ekonomi. Pengguna Pertamax adalah kelas menengah yang ringkih, yang tidak kuat menanggung inflasi akibat kenaikan harga energi, dan rawan jatuh miskin," ujar Kholid.
Sebelumnya tersiar informasi bahwa harga keekonomian Pertamax sudah menembus level Rp 17.000 per liter. Dengan asumsi tersebut, maka ada selisih harga yang hampir menyentuh sekitar Rp 5.000 per liter antara harga keekonomian dengan harga di pasar.
Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menyoroti bahwa produk BBM non-subsidi seperti Pertamax pada dasarnya bisa mengikuti mekanisme keekonomian pasar. Apabila disparitas antara harga keekonomian dan harga jual terlalu lebar, beban keuangan badan usaha akan membengkak.
Dalam jangka panjang, Badiul mengingatkan kondisi ini tidak sehat bagi Pertamina maupun iklim usaha distribusi BBM secara keseluruhan. Namun, Badiul juga memberikan catatan kalaupun ada penyesuaian harga, pemerintah dan badan usaha perlu cermat menghitung level kenaikannya.
Jangan sampai ada disparitas harga yang terlalu ekstrem antara BBM non-subsidi dan subsidi. Sebab, hal ini bisa memicu perpindahan konsumsi secara masif ke BBM bersubsidi, yang pada akhirnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dalam.
Baca Juga: Biaya Logistik Tinggi, Pemerataan Industri Dinilai Jadi Solusi
"Saat ini yang penting dicermati adalah timing, besaran kenaikan, dan komunikasi publiknya. Pemerintah dan badan usaha harus menjaga agar penyesuaian tidak memicu kepanikan psikologis maupun inflasi berantai," tegas Badiul.
Menurut Badiul, kondisi saat ini bukan sekadar sebagai gejolak pasar energi, tetapi sebagai alarm fiskal dan alarm ketahanan energi nasional.
"Saat harga minyak mentah dunia menembus US$100 per barel dan rupiah melemah mendekati Rp17.700 per dolar AS, tekanan trhdp APBN dan sistem penyediaan BBM akan meningkat secara simultan," tandas Badiul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
