Tahan Harga Pertamax Redam Dampak Lonjakan BBM Non Subsidi? Ini Kata DPR Hingga YLKI

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi atau Jenis Bahan bakar Umum (JBU) akhirnya mengalami penyesuaian.

Badan usaha pelat merah, PT Pertamina (Persero), telah menaikkan harga tiga produk BBM non subsidi pada Sabtu (18/4/2026).

Pertamina melakukan penyesuaian harga terhadap Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Harga ketiga produk BBM non subsidi tersebut naik cukup signifikan, yakni melonjak lebih dari Rp 6.000 per liter.

Sebagai gambaran dengan mengacu pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo naik dari sebelumnya Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter.

Harga Dexlite melonjak dari Rp 14.200 ke Rp 23.600 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex melejit dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax masih dibanderol sebesar Rp 12.300 per liter, dan Pertamax Green 95 bertahan di harga Rp 12.900 per liter.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mengacu pada Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Beleid ini mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran JBU jenis bensin dan minyak solar.

Baron menyatakan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi ini mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk dinamika harga minyak dunia serta kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pertamina pun terus memantau harga komoditas minyak dunia yang masih bergerak volatil di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Keputusan penyesuaian harga hanya berlaku pada Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Sedangkan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tetap, agar kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pertamina tetap memonitor dinamika harga minyak dunia dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional," kata Baron saat dihubungi oleh Kontan.co.id, Sabtu (18/4/2026).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi menilai penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan langkah yang wajar dilakukan oleh badan usaha di tengah situasi saat ini.

Menurut Kholid, dampak dari kenaikan harga tiga produk BBM tersebut relatif terbatas lantaran komposisi Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite hanya sekitar 1,3% dari total BBM yang dijual.

Kholid menggambarkan bahwa dengan asumsi penjualan total BBM sekitar 83 juta kiloliter per tahun, komposisi penjualan terbesar adalah Biosolar dengan porsi 45%, Pertalite (36%) dan Pertamax (7,7%).

Pemerintah berkomitmen menahan harga Biosolar dan Pertalite sebagai BBM dengan Public Service Obligation (PSO).

"Tidak semua BBM JBU naik harga. Artinya, harga masih ditahan untuk menjaga inflasi dan daya beli. Risiko sosial politik minim. Langkah ini bisa dimengerti sebagai upaya menahan laju migrasi ke bawah yang deras. Jika Pertamax naik, konsumen akan migrasi massal ke Pertalite yang menaikkan beban fiskal Pemerintah," kata Kholid kepada Kontan.co.id, Minggu (19/4/2026).

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno melihat bahwa kebijakan menahan harga Pertamax merupakan langkah alternatif sebagai titik tengah untuk kondisi saat ini.

Eddy menilai kenaikan harga produk BBM non subsidi dengan RON tinggi terbilang wajar dengan menyesuaikan kondisi ekonomi dan harga BBM di pasar dunia.

"Saat ini kita tidak bisa menghadirkan kondisi yang sempurna. Ini bisa dilihat sebagai kompromi, suatu titik tengah yang mungkin bisa dicapai antara ketersediaan BBM, subsisi pemerintah untuk menahan harga dan kemampuan masyarakat," ujar Eddy.

Eddy mengingatkan bahwa ruang fiskal pemerintah sudah terbatas. Begitu juga dengan kondisi keuangan Pertamina yang rentan terhantam oleh gejolak saat ini.

Meski begitu, Eddy menegaskan bahwa Parlemen masih memegang komitmen pemerintah untuk menjaga harga BBM dan elpiji subsidi.

Selanjutnya