Daftar
Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
TARAKAN. Petani tembakau kemungkinan besar mengantongi lebih sedikit untung di tahun ini. Lantaran curah hujan lebih tinggi dibanding tahun lalu, produksi tembakau turun, kualitas lebih rendah, dan harganya merosot.
Menurut Budidoyo, Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, hasil produksi saat ini turun sampai lebih dari 40% lantaran anomali dan banyak hujan. Akibatnya, harga tembakau rata-rata saat ini Rp 35.000 per kilogram (kg), lebih rendah dibanding tahun lalu yang bisa mencapai Rp 40.000 per kilogram.
AMTI bilang, hasil produksi tembakau dalam negeri sekitar 200.000 ton. Pencapaian tersebut belum bisa mengimbangi kebutuhan produksi rokok dalam negeri. Budidoyo meramal, produksi rokok tahun ini mencapai 350 miliar batang per tahun, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar 330 miliar batang.
"Produksi tembakau cenderung stagnan karena petani kesusahan juga membuka areal baru," kata Suseno, pengurus departemen advokasi AMTI. Dalam data yang dikumpulkan AMTI, luas areal pertanian tembakau 200.000 hektar.
Kesulitan para petani tembakau membuka lahan baru terjadi seiring niat pemerintah mengurangi lahan tembakau dan mengkonversi dengan tanaman pangan lain. Namun, menurut Budidoyo, di beberapa daerah ekstrem kering seperti Madura, tanaman pangan lain tak memberi hasil memuaskan.
Tembakau, tumbuh subur di berbagai kawasan beriklim kering seperti Madura dan Temanggung. Di Madura, terdapat 62.000 hektar lahan tembakau. Ketika tanaman pangan sulit tumbuh di iklim tersebut, tembakau tumbuh subur dengan kualitas terbaik. Harga jualnya pun lebih tinggi.
Lantaran tidak memberi nilai ekonomi sebanding untuk petani, AMTI menolak rencana konversi ini. "Kami minta pemerintah mencabut aturan tersebut," kata Budidoyo.
Konversi tanaman ini merupakan bagian dari desakan pemerintah mewajibkan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). AMTI menilai, aturan pengendalian tanaman tembakau demi mencapai lebih banyak manusia sehat, telah bergeser menjadi pelarangan. Pengaduan sudah diajukan pada presiden dan kementrian terkait, sera dan dewan perwakilan rakyat (DPR) bulan lalu.
Selain itu, AMTI meminta pemerintah dan DPR melibatkan mereka dalam pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau usulan Kementrian Kesehatan. "Kalau kami tidak diikutsertakan, kami bisa membuat class action karena aturan tersebut pasti mempengaruhi kami juga," kata Budidoyo.
Berdiri pada tahun 2010, AMTI mengaku bergerak bersama Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Minuman (FSP-RTMM SPSI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo). Ada juga Tobacco Association (ITA), PT HM Sampoerna Tbk, Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi), dan Asosiasi Perusahaan Rokok Sidoarjo (Apersid).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
