Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pelaku usaha batubara menyatakan pelaksanaan hilirisasi batubara masih memerlukan sejumlah penguatan regulasi dan insentif fiskal maupun non fiskal. Pasalnya, dukungan yang sudah ada saat ini belum cukup membuat proyek menarik secara bisnis.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara (Aspebindo), Anggawira menyampaikan tantangan melaksanakan hilirisasi batubara di Indonesia mencakup aspek infrastruktur, kebijakan, dan ketersediaan sumber daya manusia.
“Kendala tersebut dapat mempengaruhi kelancaran proses hilirisasi dan yang sangat penting juga dukungan perbankan dan pembiayaan,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Selasa (28/11).
Dia menyatakan, pelaksanaan hilirisasi batubara membutuhkan sejumlah penguatan dan kejelasan kebijakan, insentif fiskal, serta peraturan yang mendukung investasi dan pengembangan teknologi dalam rantai nilai batubara.
Baca Juga: Kementerian ESDM Sebut Hilirisasi Batubara Masih Hadapi Sejumlah Tantangan
Selain itu, regulasi yang berpihak pada inovasi dan keberlanjutan dapat mendorong keberhasilan proyek hilirisasi batubara.
Direktur Eksekutif Asosiasi Penambang Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menyatakan, sejatinya pemerintah sudah memberikan sejumlah dukungan yang baik pada proyek hilirisasi batubara.
Dukungan itu berupa pengurangan tarif royalti batubara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0%, kemudian pengaturan harga batubara khusus untuk meningkatkan nilai tambah (gasifikasi) di mulut tambang, dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara khusus pada batubara untuk gasifikasi diberikan sesuai umur ekonomis industri gasifikasi batubara.
“Hanya saja dukungan tersebut belum cukup, harus banyak insentif dan peraturan terkait untuk hilirisasi batubara di Indonesia,” ujarnya dihubungi terpisah.
Hendra memberikan gambaran beberapa dukungan yang diperlukan pelaku usaha untuk menggarap hilirisasi batubara. Beberapa di antaranya, insentif pajak berupa tax holiday, keringanan bea impor bahan baku dan suku cadang, perizinan terkait lingkungan dipermudah, aturan harga jual produk hasil dari hilirisasi, hingga kepastian offtaker (pembeli).
Baca Juga: Kadin Sebut Proyek Hilirisasi Batubara Perlu Kepastian Offtaker
Tidak hanya itu, menurutnya kerja sama dengan offtaker ini juga harus diformulasikan secara khusus supaya memberikan keuntungan bagi pihak penambang maupun provider teknologi. Lainnya, APBI juga menyoroti kemudahan pendanaan dalam mengeksekusi proyek ini. Pasalnya saat ini proyek-proyek yang berhubungan dengan batubara sulit mengakses pendanaan ke perbankan.
“Selain itu yang tidak kalah penting ialah konsistensi pelaksanaan regulasi, ini kuncinya. Keekonomiannya sulit dicapai karena pelaku usaha belum tahu konsistensinya, jadi pada memilih wait and see sembari memonitor aturan-aturan terkait,” ujarnya.
Pada intinya, kata Hendra, suatu bidang usaha apapun termasuk hilirisasi batubara, jika sudah mencapai keekonomiannya dan ada peluang bisnis yang menarik, tentu pengusaha akan berlomba-lomba menggarapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
