kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45775,30   4,34   0.56%
  • EMAS931.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.24%
  • RD.CAMPURAN 0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.03%

Hingga Januari 2020, Komisi ISPO telah terbitkan 621 sertifikat


Kamis, 13 Februari 2020 / 19:48 WIB
Hingga Januari 2020, Komisi ISPO telah terbitkan 621 sertifikat
ILUSTRASI. Truk bermuatan kelapa sawit melintasi kawasan perkebunan di Batanghari, Jambi, Rabu (28/11/2018). Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menyatakan, hingga September 2018 sebanyak 413 pelaku usaha kelapa sawit, termasuk koperasi petani swadaya denga

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga 16 Januari 2020, Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah menerbitkan 621 sertifikat ISPO dari 779 pelaku usaha yang mengikuti sertifikasi ISPO.

621 sertifikat ISPO tersebut diterbitkan kepada perusahaan swasta sebanyak 558 sertifikat, PT Perkebunan Nusantara sebanyak 50 sertifikat, Koperasi Pekebun Plasma-Swadaya sebanyak 14 sertifikat.

"Luas areal yang mendapat sertifikasi ISPO sebesar 5,45 juta ha, dengan produksi TBS lebih dari 60 juta ton per ha per tahun, produksi CPO-nya lebih dari 13 juta ton per ha per tahun," ujar Ketua Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat, Kamis (13/2).

Baca Juga: Sepanjang 2019, GAPKI catat volume ekspor produk sawit sebesar 35,7 juta ton

Bila dirinci, 557 perusahaan swasta yang sudah mendapatkan sertifikat tersebut memiliki luas areal sebanyak 5,15 juta ha atau 66,15% dari luas total 7,78 juta ha.

Sementara, luas areal PTPN yang mendapat sertifikat ISPO sebanyak 286.590 ha atau 40,20$ dari luas total areal PTN. Lalu, luas areal koperasi pekebun plasma swadaya  yang sudah mendapat sertifikasi hanya seluas 12.270 ha atau hanya 0,21% dari total lahan pekebun rakyat.

Meski sudah menerbitkan  621 sertifikat, namun terdapat 6 perusahaan yang dicabut sertifikatnya, di mana arealnya seluas 32.340 ha dengan produksi TBS sebanyak 387.771 ton per ha per tahun dan produksi CPO 91.881 ton per ha per tahun.

Azis berharap, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 serta Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, maka komitmen berbagai pihak untuk mempercepat pelaksanaan ISPO bisa segera dilakukan.

Lebih lanjut, Azis mengatakan pihaknya akan kembali menerbitkan sertifikat ISPO pada April mendatang. Namun, Azis belum bisa memastikan berapa banyak sertifikat yang diterbitkan nantinya.

Baca Juga: Tiga koperasi petani sawit swadaya mitra Wilmar kantongi sertifikat ISPO

Dia mengatakan, masih terdapat beberapa pengajuan sertifikasi yang dokumennya menunggu dilengkapi oleh lembaga sertifikasi. Saat ini, dari 40 pengajuan yang dikembalikan ke lembaga sertifikasi, baru 10 pengajuan yang kembali diterima sekretariat Komisi ISPO.

"Kita tunggu sampai Maret nanti, kita surati, kita ingatkan. Karena kadang perbaikan itu perlu waktu. Misalnya ada yang menunggu pelepasan kawasannya belum terbit, ada yang menunggu perpanjangan HGUnya belum selesai, izin limbahnya belum, mereka masih menunggu," kata Azis.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×