HIPMI : Omnibus Law perlu perhatikan dua UU demi investasi

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladia menyebut, ada 1.500 Surat Keputusan (SK) menteri menghambat kemudahan investasi. Tumpang tindih dan tidak singkronya regulasi yang ada membuat para pengusaha dan investor rawan diskriminasi.

Bahlil Lahaladia menjelaskan, hingga kini tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada di urutan 73 berdasarkan data Bank Dunia. Pemerintah pun menargetkan, agar peringkatnya dapat berada di level 50. 

Baca Juga: BKPM sebut ada investasi mandek Rp 300 triliun, ini tanggapan Pertamina

Untuk itu, BKPM akan meminta pemangkasan regulasi di Kementerian dan Lembaga. "Tingkat kemudahan investasi kita sekarang ini tingkat 73. BKPM jadi koordinator untuk perbaiki tingkat kemudahan. Targetnya minimal kita bisa di ranking 50. Kita akan memangkas regulasi dan prosedur yang banyak di K/L," ungkap Bahlil, Senin (6/1).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News