Reporter: Gentur Putro Jati |
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemhub) tak hanya dihadapkan dengan kenyataan sulit menahan pelaut di level Perwira untuk bekerja di perusahaan pelayaran nasional, tetapi juga peredaran ijazah pelaut palsu.
Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kemhub Bobby R Mamahit mengatakan, sejumlah pencegahan dilakukan instansinya untuk menangkap pelaut yang menggunakan ijazah palsu. Salah satunya dengan meminta Administrator Pelabuhan mencocokkan ijazah yang diajukan nakhoda atau pelaut anak buah kapal lainnya sebelum mendapat izin berlayar.
"Perusahaan pelayaran juga harus mengontrol para pelautnya. Jangan sampai pelaut mereka memakai ijazah palsu, sehingga kredibilitas perusahaan diragukan," kata Bobby, Selasa (28/9).
Menurut mantan Administrator Pelabuhan Tanjung Priok tersebut, selama ini ada tiga jenis ijazah palsu yang digunakan pelaut. Pertama, ijazah pelaut yang benar-benar dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah orang yang memilikinya adalah lulusan sekolah pelayaran tertentu.
Kedua, ijazah asli yang dijual atau disewakan ke orang lain. Ketiga, ijazah milik pelaut terbang, yaitu seorang pelaut yang bekerja pada berbagai perusahaan pelayaran.
"Untuk bisa memeriksa nama pelaut lulusan sekolah pelayaran yang sah, bisa cek ke pelaut.co.id. Situs itu merupakan situs resmi Kemhub yang mencantumkan nomor register dan foto pelaut yang bersangkutan. Perusahaan disarankan terus mengupdate daftar tersebut agar tidak kecolongan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kemhub Dedi Darmawan mencatat, per 30 Juni 2010 jumlah pelaut Indonesia sebanyak 315.000 pelaut. Dimana 102.500 diantaranya merupakan perwira yang 60% aktif sebagai pelaut.
"Sementara armada kapal Indonesia per Januari 2010 sekitar 9.000 unit. Kondisi tersebut tentu tidak sebanding antara jumlah kapal dengan pelaut yang tersedia, saat ini kebutuhan pelaut masih sangat besar," kata Dedi.
Untuk meningkatkan adanya pelaut dalam negeri, Dedi memastikan mulai tahun ini Kemhub melaksanakan program percepatan penerimaan calon pelaut pada lembaga diklat kepelautan dengan program crash program atau fast track.
"Kami berharap suatu saat ini kualitas maupun ketersediaan pelaut Indonesia bisa mengimbangi Filipina, Malaysia dan Jepang yang SDM-nya cukup baik di bidang pelayaran," jelas Dedi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
