Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan wilayah perairan yang cukup luas, tentu saja tidak mustahil bila Indonesia ingin menjadi produsen dan eksportir produk perikanan nomor satu di Asia. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti optimis dengan target tersebut. Sebab sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan selama ini mulai membuahkan hasil dan diharapkan dalam lima tahun ke depan Indonesia menjadi eksportir nomor wahid di Asia
Salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah menumpas tuntas praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang telah marak bertahun-tahun di wilayah perairan Indonesia. Sejumlah kebijakan yang dilakukan seperti moratorium perizinan penangkapan ikan, yang kemudian diperpanjang mulai awal Mei 2015 mendatang sampai Oktober 2015. Susi juga tetap melarang tindakan transhipment dan membatasi kapal buyer atau pembeli ikan dengan menginzinkannya di pos-pos tertentu saja selama berada di perairan Indonesia. "Kita kejar menjadi eksportir nomor satu di Asia dan nomor dua di dunia," ujar Susi, Rabu (29/4).
Susi mengatakan, saat ini, Indonesia hanya menjadi ekportir nomor 5 di kawasan ASEAN, jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Myanmar dan Filipina. Padahal wilayah perairan Indonesia lebih luas dari negara-negara tetangga tersebut. Pemberantasan pencurian ikan menjadi program prioritas Susi. Dengan kebijakan itu, Susi mengklaim, pihak Thailand, Filipina dan Myanmar akan memperhitungkan Indonesia dalam hal ekspor produk perikanan.
Untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia, Susi berupa menyelesaikan kasus dugaan perbudakan di Benjina. Dimana perbuatan tidak terpuji tersebut diduga dilakukan PT Pusa Benjina Resources (PBR) yang terafiliasi dengan perusahaan di Thailand. Susi mengatakan, dengan keseriusan pihak pemerintah Indonesia mengusut kasus tersebut, maka negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa akan menerima produk perikanan asal Indonesia.
Selain menerapkan kebijakan ketat, Susi juga berusaha memberdayakan nelayan tradisional. Salah satu caranya adalah dengan mendesak pengusaha tambang yang beroperasi di wilayah perairan di bawah 4 mil, yang selama ini menjadi wilayah nelayan tradisional menangkap ikan untuk berpindah. Sebab keberadaan perusahaan pertambangan di areal nelayan tradisional merusak dasar laut dan sungai dan membuat nelayan kesulitan menangkap ikan. Ia telah memberitahu Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan untuk mengecek kebenaran kasus tersebut.
Susi juga mengusulkan agar dalam APBN 2016, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinaikkan 200% menjadi Rp 30 triliun dari saat ini hanya Rp 10,59 triliun. Dengan tambahan anggaran itu, KKP bisa meningkatkan program-program KKP dalam meningkatkan produk dan ekspor perikanan Indonesia.
Catatan saja, ekspor perikanan nasional sepanjang 2014 mencapai 1,26 juta ton, atau hanya 90,2% dari target yang ditetapkan sebesar 1,54 juta ton. Pemasukan dari ekspor ikan pun di bawah target yakni US$ 4,6 miliar lebih rendah dari target sebesar US$ 5,1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
