Reporter: Asih Kirana Wardani |
TOKYO. Indonesia dan Jepang gagal menandatangani kesepakatan pengembangan Metropolitan Priority Area (MPA) atau kawasan pengembangan ekonomi di Jadebotabek. "Mestinya kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini," kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, Selasa (16/11), saat mengikuti kunjungan Wapres Boediono di Kobe, Jepang.
Pemerintah Indonesia beralasan, Indonesia masih perlu mempelajari dokumen kerja sama tersebut. Jadi, menurut Hatta, kesepakatan itu kemungkinan besar ditandatangani pada Desember di Bali.
Seharusnya, tiga menteri dari Jepang dan tiga menteri dari Indonesia dijadwalkan menandatangani kesepakatan tersebut di Tokyo, kemarin. Wakil dari Jepang adalah menteri ekonomi, menteri infrastruktur dan menteri luar negeri. Adapun Indonesia diwakili Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
Hatta mengatakan, MPA merupakan bagian dari pembangunan koridor I di Jawa, yang antara lain meliputi wilayah timur Jawa dan barat laut Jawa. Untuk pengembangan koridor 1 tersebut, menurut Hatta, diperkirakan membutuhkan dana total US$ 52,9 miliar. Namun, Hatta tidak menyebutkan secara spesifik dana untuk pengembangan MPA. Hatta juga tidak menyebutkan sektor swasta Jepang yang akan turut dalam pengembangan MPA tersebut.
Sekadar mengingatkan, Keidanren (semacam Kadin Jepang) sempat menyatakan minat mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Koridor 1 (Jawa) dan Koridor 2 (Sumatera) saat bertemu dengan Wapres Boediono, Senin (15/11).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
