Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Prospek perkembangan industri manufaktur di Indonesia bagi kalangan perbankan rupanya belum dianggap meyakinkan. Ini terlihat dari gelontoran kucuran kredit atau pembiayaan dari industri perbankan terhadap industri manufaktur yang kurang dari seperlima dari total kredit yang mengucur bagi dunia usaha di Indonesia.
Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2015, jumlah kredit yang dikucurkan oleh industri perbankan pada industri pengolahan atau manufaktur sebesar
Rp 703,28 triliun. Jumlah ini baru mencapai 19,12% dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 3.677,33 triliun.
Kondisi ini tak banyak mengalami perubahan dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Mengacu data yang sama, jumlah kredit yang dikucurkan oleh industri perbankan kepada industri pengolahan atau manufaktur mencapai Rp 607,17 triliun. Jumlah ini baru mencapai 18,26% dari total kredit perbankan yang mencapai
Rp 3.324,84 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman mengatakan, kecilnya alokasi pembiayaan untuk industri manufaktur oleh kalangan perbankan merupakan hal yang sangat wajar. Sebab, praktisi industri perbankan sangat logis dan lebih memilih menyalurkan kreditnya di sektor ekonomi yang bisa memberikan “telur emas”. "Faktanya prospek perkembangan industri manufaktur, termasuk tekstil, belum menjanjikan," kata Ade saat dihubungi KONTAN, Minggu (13/9).
Sebagian besar pelaku industri tekstil dan garmen di Indonesia berorientasi ekspor ke pasar di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, Indonesia hingga kini belum memiliki perjanjian free trade dengan AS dan Uni Eropa. "Sementara pasar dalam negeri belum bisa diandalkan untuk jadi ujung tombak pemasaran di tengah daya beli yang merosot seperti sekarang," ujar Ade.
Di sisi lain, kebanyakan industri manufaktur, termasuk industri tekstil dan garmen, masih menghadapi persoalan bahan baku yang mahal. Ditambah lagi, biaya produksi lebih mahal akibat biaya listrik yang dikenakan pada pabrik di Indonesia lebih mahal daripada negara tetangga.
Belum lagi, kendala infrastruktur yang membuat biaya distribusi juga menjadi mahal. "Ini membuat produk tekstil dan garmen kita jadi kurang kompetitif. Sementara bankir itu sangat rasional. Wajar kalau sokongan pembiayaan dari perbankan juga masih kurang," jelas Ade.
Tak ada jalan lain, pemerintah harus segera memperbaiki infrastruktur, menjaga nilai tukar rupiah terhadap dollar AS agar lebih stabil, serta mengurangi harga listrik dan gas untuk proses produksi.
Pemerintah juga harus segera merealisasikan free trade dengan AS dan Uni Eropa agar produk tekstil dan garmen Indonesia tak dikenai bea masuk yang tinggi. "Jika prospek industri tekstil dan garmen semakin menjanjikan, kucuran kredit dari perbankan akan meningkat dengan sendirinya," tutur Ade.
Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI). Aziz mengutarakan bahwa prospek industri manufaktur kurang meyakinkan karena kebijakan ekonomi dari pemerintah memang kurang berpihak kepada pengembangan manufaktur.
"Goodyear dan Gajah Tunggal itu sudah memberikan kontribusi produk ban pada Indonesia sejak dekade 1970-an. Sampai kini, tidak pernah mendapatkan tax allowance maupun tax holiday dari pemerintah," kata Aziz saat dihubungi KONTAN, Minggu (13/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
