Reporter: Adisti Dini Indreswari | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Niat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekan impor garam industri mendapat tantangan. Pelaku industri menilai kuota impor garam industri yang diberikan, yaitu sebanyak 1 juta ton, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menghitung, kebutuhan garam industri tahun ini kurang lebih sama dengan tahun lalu, yaitu kurang lebih sebanyak 2 juta ton. Perinciannya adalah 400.000 ton untuk industri aneka pangan dan 1,6 juta-1,7 juta ton untuk industri lainnya.
Padahal, pasokan garam industri dari petani lokal tahun ini paling banter hanya 1,5 juta ton. "Garam itu kan bahan baku, harus diperhatikan kontinuitas pasokannya," ujar Ketua AIPGI Tony Tanduk kepada KONTAN, Senin (3/8).
Menurut catatan AIPGI, realisasi impor garam industri semester I-2015 sebanyak 400.000 ton untuk industri kimia. Industri menanti tambahan impor garam industri sebanyak 1 juga ton lagi pada semester II-2015. Sebanyak 395.000 ton di antaranya yang khusus untuk industri aneka pangan bakal datang Agustus 2015 ini.
Meski begitu, Tony berjanji akan tetap menyerap garam lokal. "Sehingga meskipun garam impor masuk, kami tetap beli garam lokal dengan berkoordinasi dengan petani garam di sentra-sentra," tegasnya.
Akhir pekan lalu, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP Sudirman Saad kembali menyinggung soal kebijakan impor garam tahun ini. Dia bilang, KKP ingin memangkas impor garam industri tahun ini n separuh dari tahun lalu. Apabila realisasi impor garam industri tahun lalu tercatat sebanyak 2 juta ton, berarti kuota impor tahun ini hanya 1 juta ton.
Nah, untuk menggenjot produksi garam dalam negeri, KKP akan melakukan intensifikasi lahan garam seluas 10.000 hektare (ha). Sebanyak 5.000 ha di antaranya berada di Pulau Madura.
Melalui teknologi geomembran, Sudirman yakin produktivitas bisa meningkat menjadi 120 ton per ha. KKP mengklaim sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 150 miliar untuk teknologi tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga berjanji akan segera membereskan masalah impor garam. Pertama, kebijakan impor satu pintu melalui PT Garam (Persero) Tbk. Kedua, mengatur harga jual garam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
