Industri Pariwisata Bidik Pertumbuhan 5% pada 2026, Karhutla Jadi Tantangan

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelaku usaha pariwisata masih optimistis industri pariwisata nasional mampu tumbuh sekitar 5% hingga akhir 2026.

Namun, target tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengganggu penerbangan, keterbatasan mobilitas wisatawan, hingga konflik geopolitik global.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, target pertumbuhan tersebut masih berpeluang tercapai selama tidak ada gangguan besar yang menghambat aktivitas pariwisata, termasuk bencana alam dan konflik geopolitik.

Baca Juga: Teknologi Kecerdasan Buatan Jadi Andalan Meningkatkan Kompetensi Karyawan

“Dari GIPI sendiri, dari asosiasi pariwisata, optimistis mencapai pertumbuhan 5% di sektor pariwisata. Kalau tidak ada bencana, bisa saja tercapai. Tapi kalau ada hal-hal seperti itu, tentu ini juga menjadi masalah,” ujar Hariyadi dalam konferensi pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) GIPI di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Salah satu tantangan yang disoroti GIPI adalah dampak karhutla terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan laporan pengawasan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per 12 Oktober 2026, sebanyak 95 penerbangan terdampak selama periode 10-12 Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, dua penerbangan mengalami keterlambatan dan 93 penerbangan dibatalkan.

Dengan tambahan tersebut serta laporan susulan maskapai untuk periode sebelumnya, total penerbangan yang terdampak karhutla sejak 11 Agustus 2026 mencapai 1.813 penerbangan.

Baca Juga: IPC TPK Perluas Konektivitas Pelayaran ke China dan Thailand

Hariyadi menilai gangguan penerbangan dapat menghambat mobilitas wisatawan, terutama ke daerah yang bergantung pada transportasi udara. Kondisi ini memperberat tekanan yang sebelumnya dihadapi pelaku usaha akibat efisiensi anggaran pemerintah.

Menurut dia, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang terdampak karena aktivitas ekonominya relatif bergantung pada belanja pemerintah.

Ketika anggaran pemerintah mengalami efisiensi, permintaan terhadap layanan pariwisata ikut tertekan. Gangguan penerbangan kemudian menambah beban bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

Sumatera juga menghadapi dampak karhutla. Namun, wilayah ini masih memiliki alternatif perjalanan darat melalui jalur Trans-Sumatera.

Sebaliknya, keterbatasan konektivitas darat di Kalimantan membuat mobilitas antardaerah lebih sulit ketika penerbangan terganggu.

Baca Juga: PLN Siapkan Mekanisme Kompensasi bagi Pelanggan Terdampak Blackout Batam

Tekanan terhadap permintaan terlihat dari tingkat hunian hotel dan aktivitas restoran di sejumlah daerah. Hariyadi menyebut okupansi hotel dalam kondisi tertentu dapat turun hingga sekitar 10%-20%.

“Hotel dan restoran itu, misalnya, okupansinya bisa tinggal 10%, 20%, karena terpukul dua kali. Tamu luar kota tidak bisa datang, di dalam provinsi juga ada efisiensi anggaran. Orang lokal pun tidak keluar karena kondisi yang sulit,” jelasnya.

Penurunan mobilitas turut memengaruhi kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Berkurangnya perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan menekan permintaan terhadap hotel, restoran, serta layanan pendukung acara.

Papua menghadapi tantangan tambahan berupa mahalnya harga tiket pesawat. Menurut Hariyadi, tingginya biaya perjalanan membuat wisatawan semakin mempertimbangkan ulang rencana kunjungan. Padahal, kedatangan wisatawan dari luar daerah berpotensi menggerakkan perekonomian setempat.

Baca Juga: Pemerintah Pasang Target Transaksi US$ 17,5 Miliar di Ajang TEI 2026

Ia mencontohkan keluhan pelaku usaha dari wilayah Indonesia timur mengenai mahalnya tiket pesawat untuk menghadiri kegiatan pariwisata di Jakarta.

Apabila harga tiket tetap tinggi dan penerbangan terganggu karhutla, jumlah peserta kegiatan maupun wisatawan yang datang berpotensi semakin terbatas.

Di luar persoalan domestik, konflik di Timur Tengah juga menjadi risiko bagi perjalanan wisatawan internasional.

Hariyadi mengatakan, GIPI menerima laporan pembatalan perjalanan akibat gangguan keamanan di kawasan tersebut, termasuk insiden penembakan di sekitar bandara yang menghambat penerbangan.

Untuk menjaga permintaan di tengah berbagai risiko tersebut, GIPI mendorong pelaku usaha memperkuat pasar yang telah memiliki jaringan dan potensi kunjungan. Fokus diarahkan pada pasar regional, seperti negara-negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Hariyadi mengatakan, strategi tersebut dilakukan dengan menyasar segmen pasar yang telah memiliki pipeline atau jalur prospek kunjungan, kemudian memperbesar peluang dari pasar tersebut.

Baca Juga: Blibli (BELI) Raup Pendapatan Rp 14,83 Triliun pada Semester I-2026

Upaya ini diharapkan membantu pelaku usaha mempertahankan permintaan di tengah ketidakpastian perjalanan dari sejumlah wilayah.

Di sisi lain, GIPI memperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia berpeluang mencapai 16,2 juta sepanjang 2026 apabila tren pertumbuhan saat ini berlanjut.

Pada Januari-Agustus 2026, kunjungan wisman tercatat sekitar 10,58 juta, tumbuh 5,38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Proyeksi 16,2 juta kunjungan tersebut mendekati capaian sebelum pandemi Covid-19, yakni 16,11 juta kunjungan pada 2019.

“Kalau tren ini terus terjaga dengan pertumbuhan setiap bulan 5,38%, maka pada 2026 bisa tercapai 16,2 juta kunjungan wisman,” kata Hariyadi.

Menurut GIPI, Indonesia masih memiliki peluang menarik wisatawan mancanegara berkat keragaman destinasi, perkembangan industri kreatif, dan harga produk wisata yang relatif kompetitif bagi wisatawan asing.

Baca Juga: Blackout Batam, Rosan Minta PLN Sempurnakan Rencana Cadangan Hadapi Gangguan Listrik

Meski demikian, pencapaian target tetap bergantung pada keberlanjutan pertumbuhan kunjungan serta kondisi yang mendukung perjalanan wisata.

Hariyadi menegaskan, target pertumbuhan industri pariwisata sekitar 5% hingga akhir 2026 masih mungkin tercapai.

Namun, dampak bencana alam, karhutla, dan konflik geopolitik perlu dicermati karena dapat mengganggu konektivitas, membatasi mobilitas wisatawan, serta menekan tingkat hunian dan aktivitas usaha di berbagai daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News