Reporter: Fahriyadi | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Antara 2015 hingga 2020 pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 7.200 triliun. Dari jumlah itu sekitar Rp 2.000 triliun untuk pembangunan jalan. Baik jalan nasional, provinsi, pedesaan hingga jalan tol. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur energi yakni sebesar Rp 1.600.
"Ini masih hitungan kasar, karena kami masih melakukan studi pembangunan infrastruktur untuk 2015-2020. Kami targetkan studi itu bisa selesai pada Maret 2014 mendatang," ujar Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bastary Pandji Indra, Kamis (12/12).
Kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan memiliki pendapatan US$ 10.000 per kapita pada 2020. Ia bilang kalau kebutuhan itu diturunkan sekitar 75% jadi Rp 5.000 triliun, atau 50% sekitar Rp 4.000 triliun, itu akan hambat pertumbuhan ekonomi.
Khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan, Bastary bilang sekitar 20% dari kebutuhan dana pembangunan bisa diperoleh dari swasta atau sekitar Rp 400 triliun.
Dia membantah bahwa kebutuhan dana pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 7.200 triliun dinilai terlalu ambisius. Apalagi, hal ini juga untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bastary menerangkan, pemerintah dinilai hanya mampu menyediakan pendanaan infrastruktur sekitar Rp 2.000 triliun. Bahkan, kapasitas investasi badan usaha milik negara (BUMN) di bidang konstruksi juga dinilai belum mampu mendongkrak kebutuhan pembiayaan. Hal itu karena kapasitas pendanaan BUMN hanya sekitar Rp 200 triliun. Bila kapasitas ini didukung dengan upaya penjaminan baik oleh PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, investasi hanya terdongkrak menjadi Rp 300 triliun.
Atas kekurangan itu, sambung dia, kekurangan pembiayaan diharapkan dapat diperoleh melalui pihak swasta yang mau terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau public private partnership (PPP). "Namun, selama ini skema itu belum maksimal. Pendanaan yang diperoleh juga hanya 10% atau Rp 70 triliun dari target 33%," papar dia.
Bastary mengusulkan agar regulasi, sistem pembiayaan infrastruktur, serta kelembagaan perlu dikaji kembali. Selain itu, perlu disiapkan pula manajemen pengelolaan dan sumber daya manusia untuk mengelola dana infrastruktur. Kendala proses pembebasan lahan juga mesti dipercepat untuk diatasi. Apalagi, pemerintah juga berupaya mengurangi pinjaman luar negeri dari 25% menjadi 22% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Skema KPS juga perlu diperbaiki dan dimatangkan persiapannya, karena masih banyak proyek yang tidak visible, tetapi secara ekonomi layak, seperti tol trans-Sumatera. Pembiayaan juga harus diubah agar menjadi top balanced serta ubah pola pikir dengan obligasi infrastruktur. Pemerintah daerah juga harus manfaatkan itu," papar dia.
Sementara itu, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Nasrizal Nazir menambahkan, infrastruktur menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi menjadi negara ketujuh dunia dengan ekonomi yang baik pada 2030.
Pada saat itu diperkirakan masyarakat kelas menengah Indonesia sebesar 130 juta orang. "Karena itu, infrastruktur menjadi penting untuk dukung percepatan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
