kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Ini alasan warga Fatmawati tolak jalur MRT layang


Senin, 05 November 2012 / 18:59 WIB
ILUSTRASI. A woman walks through the empty international terminal at LAX airport in Los Angeles, California, U.S., amid reports of the coronavirus, March 11, 2020. REUTERS/Lucy Nicholson


Reporter: Fahriyadi | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Belasan masyarakat Fatmawati, Cipete yang tergabung dalam Masyarakat Peduli MRT, menolak pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) elevated atau jalur layang dari Lebak Bulus-Sisingamangaraja.

Mereka menyatakan, proyek MRT jalur elevated tidak akan efisien dan bisa mengurangi luas jalan dan mengakibatkan kemacetan yang kian parah. Selain itu, berikut alasan dari warga Fatmawati menolak proyek MRT layang di daerah mereka:

1. Penggunaan tiang pancang akan memakan badan jalan sekitar 3 meter sehingga menambah tingkat kemacetan.

2. Pembangunan jalur layang berpotensi menciptakan masalah sosial, munculnya kawasan kumuh serta memperburuk penataan kota.

3. Dengan tingkat kemacetan yang bertambah, maka potensi ekonomi di daerah Fatmawati-Panglima Polim bisa melumpuhkan 16.000 unit usaha di sepanjang kawasan tersebut.

4. Polusi suara atau kebisingan akan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar jika jalur elevated direalisasikan.

Jika proyek MRT layang tetap dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, maka warga Fatmawati mengancam melakukan gugatan hukum. "Kami akan menggugat jika pemprov DKI dan PT MRT melanjutkan proyek MRT layang ini, karena Fatmawati-Panglima Polim adalah sentra ekonomi Jakarta Selatan yang berpotensi rusak karena satu proyek," ujar Sigit Buntoro, salah satu anggota Masyarakat Peduli MRT di Jakarta, Senin (5/11).

Sigit berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendengar keinginan warga, salah satunya mempublikasikan hasil kajian ilmiah proyek MRT tersebut. "Untuk itu kami menuntut agar PT MRT Jakarta menyerahkan hasil kajian proyek tersebut," tambah Hilda Wibowo, Ketua Masyarakat Peduli MRT saat berdiskusi di kantor Ombudsman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×