Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum mau menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Ini lantaran pemerintah harus melihat indikator lain meski harga minyak mentah atau atau Indonesia Crude Price (ICP) menunjukkan tren penurunan.
Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo mengatakan, meski tren penurunan harga minyak mentah dunia atau ICP terus terjadi, namun hal tersebut tidak bisa menjadi acuan dalam menentukan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pasalnya, masih ada indikator lain dalam menentukan hal tersebut, misalnya saja nilai kurs Rupiah.
"Kan berpengaruh bukan hanya ICP, tetapi juga kurs saat kurs naik kan. ICP trend turun namun masih volatile," ujar Wahyu kepada Kontan.co.id, Minggu (21/11).
Baca Juga: ASYA Penuhi Kebutuhan Hunian Premium Ideal Masa Depan bagi Generasi Milenial dan Z
Sementara itu, Deputi I BIdang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan hal senada. Menurutnya dalam menentukan penurunan atau tidaknya harga BBM tidak hanya bisa mengacu pada harga ICP saja, melainkan juga nilai tukar Rupiah.
"Kalau pertamax/plus kan sudah turun. Kalau pertalite dengan depresiasi Rupiah harga keekonomiannya bisa Rp 13,000 an lebih per liter, sehingga harga sekarang masih disubsidi dalam jumlah besar," kata Iskandar.
Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indratomo menyampaikan, harga minyak mentah global mengalami penurunan 8,2% mont to date (mtd) sepanjang bulan November 2022 ke level US$ 86,96 per barel.
Hal ini lantaran penurunan demand dari China yang mengalami kenaikan kasus covid-19 sehingga mendorong pembatasan aktivitas dan pemberlakukan lockdown pada beberapa distrik. Selain itu, penguatan dolar AS juga turut mempengaruhi demand terhadap minyak mentah global.
Menurutnya, harga minyak mentah yang turun memang bisa menjadi opsi buat pemerintah menurunkan harga BBM subsidi. Hanya saja, Banjaran mengingatkan bahwa PT Pertamina (Persero) memiliki kontrak dengan suplai panjang yang mungkin masih tersedia satu hingga dua bulan dengan harga lama yang lebih tinggi.
Baca Juga: Ini Rencana Bank Neo Commerce (BBYB) untuk Tahun 2023
Oleh karena itu, dengan adanya penurunan pada minyak mentah tidak serta merta pemerintah akan menurunkan harga BBM subsidi.
"Menaik turunkan subsidi/kompensasi itu perhitungannya lebih tajam karena lebih sticky, jadi akan dilihat di par kan (setara) dengan kondisi budget pemerintah. Tapi jangan lupa, penghematan (saving) dari APBN tahun ini bisa menambah line of defence next year (pertahanan tahun depan)," kata Banjaran.
Banjaran meramal, di akhir tahun ini harga minyak mentah global akan berapa pada kisaran US$ 94,5 per barel dengan nilai nilai tukar rupiah di level Rp 15.659 per dolar AS.
Sementara itu, pada tahun 2023, Banjaran memperkirakan minyak mentah berada pada kisaran US$ 91,61 per barel, dan nilai tukar Rupiah di kisaran Rp 14.798 hingga Rp 15.000 per dolar AS.
Baca Juga: Pemerintah Tak Akan Naikkan Harga BBM dan Tarif Listrik Tahun Depan
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun depan memang masih akan menjadi misteri, apakah bisa naik dari US$ 95 per barel atau bisa lebih karena dipengaruhi oleh harga minyak global.
Namun yang pasti, kata Huda, jika harga minyak global turun maka bisa membuka kesempatan harga BBM subsidi akan ikut turun juga. "Itu akan sangat tergantung sekali dengan kesepakatan mengenai indikator makro ekonomi APBN 2023," katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil pembahasan pemerintah bersama DPRI, asumsi nilai tukar Rupiah dalam APBN 2023 disepakati sebesar Rp 14.800 per dolar AS.
Sementara asumsi ICP disepakati tetap berada pada level US$ 90 per barel dengan mempertimbangkan bahwa harga komoditas di tahun 2023 akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
