Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari
Terkait kompetensi, Pemerintah juga akan mengkaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk operasi SPBU. Ini harus dilakukan karena berdasarkan temuan di lapangan, banyak operator di SPBU ternyata bukan merupakan pegawai tetap. Teknisi pun dilakukan oleh pihak ketiga. "Kompetensinya akan kita tingkatkan," tambahnya.
Rencana aksi lainnya adalah melakukan sosialisasi keselamatan SPBU melalui media sosial, membuat media audio visual keselamatan SPBU dan kemudian menyebarluaskannya sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Terakhir, mengusulkan penambahan kategori Penghargaan Keselamatan Migas untuk SPBU dan melaksanakan Audit SMKM khusus SPBU.
Baca Juga: Luncurkan website baru, Pertamina ingin lebih transparan ke masyarakat
"Selama ini tidak ada penghargaan untuk SPBU. Penghargaan hanya untuk badan usaha. Kita akan usulkan SPBU juga mendapatkan penghargaan," tutur Wijayanto.
Data Kementerian ESDM juga menunjukkan, berdasarkan jenis kegiatan, sebanyak 85% terjadi pada saat pengisian BBM, 9% ketika pemeliharaan dan 6% saat penimbunan.
Faktor yang menyebabkan kecelakaan di SPBU, sebanyak 56% disebabkan eksternal yaitu penggunaan jerigen yang tidak memenuhi standar, 29% lantaran modifikasi kendaraan seperti busi yang tidak tertutup, knalpot mengeluarkan api dan tangki BBM yang dibuat lebih besar. Faktor lainnya adalah internal SPBU sebanyak 15%.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ditjen Migas dan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM), kecelakaan di SPBU disebabkan oleh kurangnya kontrol dan inspeksi dari badan usaha, tidak kompeten nya pengawas dan operator SPBU dan ketidakcakapan petugas SPBU menggunakan alat pemadam kebakaran (APAR).
"Selain itu, komitmen badan usaha terhadap keselamatan diharapkan jangan hanya menjadi slogan yang dituliskan, tetapi kurang diperhatikan," ujar Wijayanto.
Untuk menekan kecelakaan di SPBU, sebelumnya telah dilakukan sosialisasi keselamatan dengan Kepala SPBU, FGD Keselamatan SPBU dengan Pertamina, kerja sama dengan Pertamina dan LSP PPT Migas perihal kualifikasi dan kompetensi inspektur SPBU, membuat program Road to Zero Accident, merumuskan RSNI jerigen BBM yang sesuai standar keselamatan dan membuat Atlas Keselamatan Migas dan Buku Keselamatan SPBU.
Baca Juga: Begini perkembangan megaproyek Pertamina, dari yang tertunda hingga kehilangan mitra
Di sisi lain, kurangnya kompetensi operator serta rendahnya pemahaman pengusaha SPBU mengenai keselamatan migas, juga diakui Levi Kurniawan, anggota Hiswana Migas yang juga pemilik beberapa SPBU. Belajar dari pengalaman di lapangan, Levi mendukung perlunya peningkatan kompetensi para petugas serta penyediaan peralatan pemadaman yang efektif serta mudah digunakan.
"Kurangnya kompetensi menyebabkan ketika terjadi kecelakaan, respon awal petugas malah lari menghindar. Ketika api semakin membesar, tidak mungkin lagi memadamkan api secara manual oleh operator atau pengawas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
