Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina terus berupaya untuk memproteksi penyebaran tumpahan minyak ke beberapa pantai dan pulau terdekat. Strategi proteksi berlapis untuk menahan tumpahan minyak Sumur YYA-1 terus diintensifkan.
Seperti diketahui, Pertamina bahkan sejak kejadian kebocoran minyak di sumur YYA-1 tersebut sudah sekitar empat kali menyampaikan perkembangan terkini dengan melakukan konfrensi pers. Berbagai informasi terkini terus disiarkan ke publik untuk memberitahu situasi terbaru ke masyarakat umum dan masyarakat terdampak.
Selain penanganan kontrol sumur yang saat ini sudah mencapai kedalaman 1680 meter atau 5512 feet, PHE ONWJ melokalisasi minyak dengan pengoperasian static dan moveable oil boom, serta menyedot ceceran minyak menggunakan skimmer dan slurry pump.
Vice President Relations Pertamina Hulu Energi (PHE), Ifki Sukarya, menyampaikan pemasangan dan pengoperasian static oil boom pada lapisan utama sudah mencapai total panjang 4.450 meter.
Konfigurasi full circle ini sudah hampir menutup penuh anjungan YYA dan dengan memperhatikan arah angin dan arus. Terdapat beberapa bukaan untuk akses masuk keluarnya kapal skimming.”
Sebagai tambahan pengoperasian, telah terpasang 400 meter static oil boom pada layer kedua, 600 meter moveable oil boom di sekitar area anjungan YYA serta 400 meter oil boom di sekitar area FSRU Nusantara Regas.
Ifki bilang, Incident Managemet Team (IMT) PHE ONWJ juga telah menempatkan tandon-fluida, yang ditempatkan di bawah anjungan YYA.
“Penampungan ini menggunakan floating storage tank, yang ditarik oleh dua buah kapal. Dengan posisi di bawah anjungan ini memudahkan untuk menampung langsung tumpahan minyak. Kami harapkan, langkah ini mengurangi volume tumpahan minyak ke permukaan laut." kata dia dalam siaran pers, Minggu (18/8).
Metode tandon fluida berhasil menampung sekitar 5.000 liter minyak mentah per hari, dimana setelahnya minyak akan akan dipindahkan ke kapal penampung.
Upaya lain untuk menahan laju tumpahan minyak meluas, PHE ONWJ mengoperasikan 3 unit skimmer ditambah pengoperasian 1 slurry pump yang telah tiba di lokasi dan telah digunakan. Hampir sama dengan skimmer, slurry pump ini bertujuan untuk memaksimalkan penyedotan minyak dan kemudian ditempatkan di IBC Tank.
Untuk menangani ceceran minyak di laut ini, PHE ONWJ mengerahkan 48 kapal, 2689 personil, menggelar total 5850 meter oil boom di offshore dan 3660 meter oil boom di onshore.
Sementara, Kasubdit Keselamatan Hulu Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menjelaskan, pihaknya menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas upaya penanganan yang dilakukan di lapangan.
“Kami menyampaikan prihatin atas kejadian ini dan KESDM terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung upaya penanganan di lapangan,” katanya.
Lebih lanjut ia menuturkan saat ini Kementerian ESDM masih focus pada penanganan peristiwa tersebut dan proses investigasi penyebab kebocoran akan dilakukan setelah seluruh proses penanganan selesai. “Investigasi penyebab bocoran akan dilakuka setelah selesai penanganan,” tambahnya.
Seperti diketahui, PHE ONWJ menerapkan strategi proteksi berlapis untuk menahan tumpahan minyak Sumur YYA-1. Selain penanganan kontrol sumur yang saat ini sudah mencapai kedalaman 1680 meter atau 5512 feet, PHE ONWJ melokalisasi minyak dengan pengoperasian static dan moveable oil boom, serta menyedot ceceran minyak menggunakan skimmer dan slurry pump.
“Saat ini Static Oil Boom hampir penuh mengelilingi sumber utama (anjungan), bukaan hanya untuk akses skimmer dan kapal untuk mengambil spill yang nantinya dimasukkan kedalam penampungan sementara untuk diproses lebih lanjut,” jelas Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu pada kesempatan yang sama.
Menurut Dharmawan, progress penanganan yang dicapai saat ini juga karena dukungan banyak pihak, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kordinator Kemaritiman, Ditjen Migas, SKK Migas, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain itu juga Pertamina didukung Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK, serta Kemenko Perekonomian dan Menteri di bawah koordinasinya antara lain Menteri BUMN, Mendagri, TNI dan Polri, BNPB, Basarnas dan KKS migas lainnya. Selain itu juga Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan para Bupati serta unsur Muspida daerah terdampak.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang luar biasa mendukung upaya kami ini,” tutupnya.
Terus Bersihkan
Pertamina Hulu Energi Offshore North West Jawa (PHE ONWJ) terus berupaya memaksimalkan pembersihan ceceran minyak di laut, sebagai dampak dari peristiwa di sekitar anjungan lepas pantai YYA. Pada Kamis (15/8), bersama dengan Polairud, Tim HSSE Pertamina melakukan pemantauan di perairan sekitar Kepulauan Seribu dengan menggunakan Kapal Kapodang.
Senior Vice President HSSE Korporat Pertamina Lelin Eprianto, menjelaskan upaya pembersihan intens dilakukan di laut dan di daratan yang terbagi dalam dua zona yaitu zona 1 dan zona 2.
Menurutnya, Zona 1 adalah yang lokasinya dekat dengan Sumur YYA-1 di Kabupaten Karawang, sedangkan Zona 2 wilayah perairan yang jauh dari sumur, seperti di Kepulauan Seribu ini. "Pembagian zona ini dimaksudkan untuk memudahkan pembersihan agar peralatan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan,” jelas Lelin.
Lelin menambahkan, di Zona 2 tim Pertamina dibantu oleh nelayan di wilayah pesisir dan Polairud. “Setiap pagi, kami memantau melalui udara dibantu Polairud untuk memastikan lokasi mana saja yang masih ada ceceran minyak. Karena tantangan yang kita hadapi saat ini adalah cuaca dan ombak. Pembersihan dilakukan berlawanan dengan arus laut,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Lotharia Latif menjelaskan, “Selama beberapa pekan terakhir, kami telah membantu Pertamina. Dari sisi transportasi, kami melakukan pemantauan dari udara dan laut. Selain itu kami juga membantu pembersihan, pengumpulan, dan pengangkutan ceceran minyak tersebut ke lokasi akhir pengolahan limbah,” jelas Latif.
Latif menegaskan, pihaknya selalu siap membantu Pertamina sebagai upaya agar laut dan pesisir pantai di sekitar Kepulauan Seribu kembali bersih, sehingga nelayan dapat kembali beraktivitas seperti semula.
“Kapanpun dibutuhkan, kami siap membantu. Kita juga terus bersama-sama mengevaluasi kegiatan ini agar berjalan efektif. Kami terbuka menerima informasi dari masyarakat nelayan sehingga pembersihan dapat tuntas dan tidak ditemukan ceceran minyak lagi di laut dan di pesisir pantai,” pungkasnya.
Bayar Ganti Rugi
Meski terus melakukan hal teknis di lapangan, Pertamina Hulu Energi - Offshore North Java (PHE - ONWJ) juga tak lupa untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat terdampak tumpahan minyak.
Dengan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam melakukan pendataan masyarakat terdampak sebagai proses lanjutan dari penanganan peristiwa yang terjadi di Sumur YYA-1 di Kawarang.
Pendataan dilakukan di kabupaten dan kota terdampak yaitu Karawang, Bekasi, Kepulauan Seribu, Tangerang, Serang dan Cilegon, dengan dibukanya beberapa posko pendataan di beberapa kantor kelurahan dan desa mulai 15 Agustus 2019.
Ifki Sukarya, Vice President Relations Pertamina Hulu Energi menyampaikan bahwa proses pendataan ini merupakan proses awal dari rangkaian proses pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak. “Kami bekerjasama dengan Pemkab dan DKP untuk melakukan pendataan kerugian masyarakat. Setelah pendataan, tim akan lanjutkan dengan proses verifikasi ke lapangan” jelasnya.
Dalam proses pendataan, masyarakat diminta melakukan pengisian formulir dengan skema satu formulir untuk satu masyarakat terdampak. “Tim PHE - ONWJ, Pemkab dan DKP sudah siap di lapangan, untuk membantu pendampingan kepada masyarakat dalam pengisian formulir sehingga prosesnya bisa berjalan cepat dan lancar. Pendataan awal diperkirakan akan memakan waktu 2-5 hari” jelas Ifki.
Data yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) dan DKP Kabupaten / Kota yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan rekapitulasi hasil verifikasi.
Untuk menindaklanjuti hasil verifikasi, PHE-ONWJ bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang akan merumuskan dan menetapkan standar nilai kompensasi untuk sektor dan masyarakat terdampak. “Nilai yang akan ditetapkan tentu akan mengacu pada aturan yang berlaku, disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa daerah yang memperhitungkan kepantasan, kepatutan dan kewajaran” tambah Ifki.
Tahap akhir adalah pembayaran kompensasi ganti rugi. PHE - ONWJ akan bekerjasama dengan Pemkab dalam melakukan pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak dengan mengacu pada hasil verifikasi dari tim penilai sebelumnya.
Menurut Ifki, kelancaran proses kompensasi ini didukung oleh banyak pihak, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI/ POLRI, IPB, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan para Bupati serta unsur Muspida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
