Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inpex Masela Ltd lakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) jual beli gas dari Proyek LNG Abadi, Masela dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Rabu malam (19/2).
Langkah maju terus dilakukan SKK Migas dan INPEX untuk mewujudkan penyelesaian pembangunan dan komersialisasi kilang Abadi Masela. Kali INPEX selaku Kontraktor Kontra Kerja Sama (KKKS) menanda tangani Nota Kesepahaman, Rabu, 19 Februari dengan PT PLN dan PT Pupuk Indonesia untuk mensuplai kebutuhan gas kedua perusahaan dalam negeri tersebut dari Proyek LNG Abadi, Wilayah Kerja Masela.
Baca Juga: Kementerian ESDM siap dorong pengajuan rencana pengembangan lapangan migas di 2020
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk memulai pembahasan atas penjualan dan pembelian untuk mensuplai gas LNG ke pembangkit listrik tenaga gas yang dioperasikan oleh PLN dan gas alam sebesar 150 juta standard kaki kubik per hari (mmscfd) untuk kilang co-production yang akan dibangun PT Pupuk Indonesia.
Dwi melanjutkan, nota Kesepahaman ini menandai pencapaian terbaru dari pengembangan Proyek LNG Abadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Indonesia.
Proyek ini sendiri disebut memiliki cadangan terbukti mencapai 18,5 TCF dan 225 juta barrel kondensat dan diklaim akan menjadi salah satu pilar penting sebagai enginee of growth yang mampu menopang kebutuhan industri di Indonesia secara berkelanjutan.
“Nota Kesepahaman ini merupakan satu tahap pencapaian dari pengembangan Proyek LNG Abadi Masela. Penyerapan gas oleh Pupuk Indonesia dan PLN menunjukkan komitmen Pemerintah dan industri hulu migas untuk memprioritaskan permintaan gas dari dalam negeri sebagai upaya bersama untuk meningkatkan daya saing industri nasional untuk membangun perekonomian Indonesia yang berkelanjutan,” kata Dwi Soetjipto, Rabu (19/2).
Baca Juga: Pemerintah dorong peran swasta untuk elektrifikasi di daerah terpencil
