Insentif Kendaraan Listrik Perlu Fokus ke Angkutan Umum

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arah kebijakan insentif kendaraan listrik kembali menjadi sorotan. Dorongan agar pemerintah lebih memprioritaskan elektrifikasi angkutan umum dinilai memiliki dasar yang kuat, mengingat manfaatnya terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), emisi, hingga biaya mobilitas masyarakat.

Praktisi otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, anggaran insentif kendaraan listrik sebaiknya tidak serta-merta dipindahkan seluruhnya dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Menurut dia, pemerintah perlu membedakan tujuan kebijakan elektrifikasi kendaraan.

"Masukan tersebut valid, terutama kalau insentif mobil pribadi yang akhirnya lebih banyak dinikmati kelompok menengah-atas di kota besar, sementara manfaatnya terhadap kemacetan memang terbatas," kata Yannes kepada Kontan, Senin (14/9/2026).

Baca Juga: Famon Awal Bros Sedaya (PRAY) Optimistis Target Kinerja Tercapai pada Akhir Tahun

Dia menjelaskan, setidaknya terdapat tiga agenda yang perlu berjalan bersamaan. Pertama, membangun industri kendaraan listrik roda empat melalui peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan produksi komponen lokal.

Kedua, memperluas elektrifikasi kendaraan roda dua agar transisi kendaraan listrik menjangkau masyarakat kelas menengah bawah. Ketiga, membangun sistem transportasi umum hijau, termasuk angkot, bus, depo, infrastruktur pengisian, serta kendaraan niaga.

Menurut Yannes, elektrifikasi angkutan umum memang memiliki dampak sosial yang lebih besar. Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan sistem transportasi seperti koridor, depo, kontrak layanan, dan kemampuan operasional.

"Kalau infrastrukturnya belum ada, anggaran besar belum tentu cepat terserap," ujarnya.

Karena itu, Yannes menyarankan pemerintah secara bertahap mengurangi insentif konsumtif untuk mobil listrik pribadi. Di sisi lain, dukungan untuk industrialisasi, motor listrik, dan elektrifikasi angkutan umum di kota yang telah siap perlu diperbesar.

Motor Listrik Tetap Perlu Insentif

Yannes mengatakan, dukungan terhadap motor listrik masih relevan. Sebab, kendaraan roda dua digunakan lebih luas oleh masyarakat dan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai sarana mencari penghasilan.

Karena itu, ia menilai skema insentif motor listrik perlu diperbaiki agar tidak bersifat stop and go. Kepastian program dinilai lebih penting dibandingkan sekadar memberikan insentif dengan nominal besar dalam waktu singkat.

"Lebih baik nominal insentif dibuat lebih terukur tetapi pasti selama beberapa tahun," katanya.

Menurut dia, pemberian dukungan juga dapat dikaitkan dengan sejumlah persyaratan, seperti produksi lokal, garansi baterai, jaringan servis, serta standar pengisian maupun battery swapping yang jelas.

Sebagian anggaran, lanjut Yannes, juga dapat dialihkan dari potongan harga langsung menjadi subsidi bunga, pembiayaan hijau, pembangunan jaringan battery swap, hingga skema sewa baterai. Dengan begitu, harga awal motor listrik dapat lebih mendekati motor konvensional tanpa seluruh risiko baterai dibebankan kepada konsumen.

"Insentif motor listrik jangan berhenti pada membuat harga kendaraan murah ketika dibeli. Yang harus dibangun adalah kepastian cicilan, baterai, pengisian, servis, dan biaya kepemilikan setelah kendaraan keluar dari dealer," jelasnya.

Baca Juga: Bahlil Ungkap UC Rusal Bakal Bangun Pabrik Alumina di Kalimantan

Sementara itu, Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai angkutan umum memang layak memperoleh dukungan pemerintah. Menurut dia, pengemudi angkot yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan tersebut perlu dibantu untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Angkutan umum seyogianya mendapat uluran tangan pemerintah. Mereka yang mencari nafkah dengan angkot sebaiknya dibantu supaya angkot diubah jadi EV," kata Bebin kepada Kontan, Senin (14/9/2026).

Dia menilai, keberadaan angkot tua juga menjadi persoalan tersendiri karena sebagian kendaraan sudah tidak layak dan tidak aman untuk beroperasi. Elektrifikasi angkot, menurut dia, dapat sekaligus menjadi momentum untuk melakukan peremajaan armada.

Prioritas Angkutan Umum

Jika anggaran pemerintah terbatas, Yannes cenderung menempatkan elektrifikasi angkutan umum di kota yang sistem transportasinya telah siap sebagai prioritas pertama.

Dia menilai dukungan terhadap bus listrik bukan semata persoalan memberikan subsidi untuk pembelian unit kendaraan. Pemerintah perlu membiayai ekosistem transportasi, termasuk depo, kontrak layanan operator, dan skema Buy The Service.

"Bus listrik membutuhkan pembiayaan sebuah sistem, bukan hanya pembelian unit kendaraan," ujarnya.

Dari sisi dampak fiskal, angkutan umum juga dinilai memiliki multiplier effect yang lebih luas. Satu unit bus dapat beroperasi berjam-jam setiap hari dan melayani banyak penumpang dari berbagai kelompok pendapatan. Dukungan pemerintah pun berpotensi mengurangi konsumsi BBM, emisi lokal, sekaligus biaya mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Antrean BBM Subsidi di Makassar Mereda, Pertamina: 80% SPBU Sudah Lebih Kondusif

Meski demikian, Yannes tidak menyarankan pemerintah menghentikan seluruh insentif kendaraan pribadi. Motor listrik, menurut dia, tetap membutuhkan dukungan terbatas mengingat basis pengguna roda dua sangat besar dan mencakup pekerja produktif.

Adapun untuk mobil listrik pribadi, arah insentif dapat semakin digeser dari potongan harga konsumen menuju dukungan berbasis TKDN, investasi, dan penguatan produksi lokal.

Bila harus menentukan prioritas, Yannes menempatkan elektrifikasi angkutan umum di kota yang siap sebagai prioritas pertama, kemudian motor listrik dengan persyaratan yang lebih ketat. Sementara itu, insentif mobil listrik pribadi diarahkan lebih banyak untuk memperdalam kapasitas industri.

Bebin menambahkan, dukungan terhadap motor listrik juga dapat diberikan melalui kebijakan perpajakan. Menurut dia, hal tersebut akan membantu masyarakat yang menggunakan sepeda motor untuk bekerja, termasuk pengemudi ojek daring dan jasa pengantaran.

"Karena sudah diresmikan motor nasional, kenapa mesti bahas insentif, seharusnya pajaknya yang dibedakan supaya bisa dijangkau rakyat," kata Bebin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News