Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berbagai insentif yang diberikan pemerintah masih belum mampu dongkrak industri properti. Hal tersebut lantaran masih belum tepat sasaran.
Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto mengatakan, pasar properti di segmen mewah yang berada di harga Rp 5 miliar hingga Rp 30 miliar sangat tipis.
Baca Juga: Penguatan UKM dan Koperasi bisa jadi kekuatan hadapi resesi global
Sedangkan, untuk kelas yang kuat berada di kisaran harga Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar untuk pasar di Jakarta dan Rp 1 miliar untuk di luar Jakarta.
"Nah, karena itu dampak yang dirasakan dari kelas atas belum signifikan lantaran utamanya di kelas menengah," jelasnya usai acara paparan Market Update Jakarta Property, Rabu (16/10).
Selain itu, pasar di segmen mewah juga masih harus terbagi antara end user dan investor sehingga mengakibatkan pasar semakin tipis.
Vivin memaparkan bagi investor di segmen mewah sebetulnya minat masih ada. Hanya saja ada beberapa kendala di tahun ini seperti pemilu dan juga saat ini masih menunggu pemerintah yang baru terbentuk.
Baca Juga: Ini alasan BEI suspensi saham Steadfast Marine (KPAL)
"Selain itu, dari sisi investor saat ini semakin berhitung terkait yield dan capital gain, serta saat ini secondary market pilihannya semakin banyak jadi semakin dilihat terkait untung ruginya," jelasnya.
Sedangkan, dari sisi end user minatnya masih cukup tinggi. Hanya saja, saat ini pasar end user sendiri melihat dari lokasi yang strategis dan untuk properti dikisaran harga Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.
Dari sisi insentif, Vivin menyoroti beberapa hal. Ia mencontohkan dari relaksasi LTV juga harus diperhatikan interest rate atau bunganya.
Baca Juga: Kali kedua, Club Med Bali tuan rumah penyisihan Tenis Internasional Les Petits As
Ia menggambarkan, walaupun LTV diturunkan maka semakin besar pinjaman sehingga membayar pinjaman semakin lama. "Dengan makin lama apabila stabil bunganya, masyarakat bisa mengukur kemampuannya, tetapi dengan bunga yang fluktuatif tentu akan mempengaruhi pembeli," jelasnya.
Oleh sebab itu, Vivin menyarankan supaya pemerintah dalam membuat kebijakan untuk industri properti juga turut mengajak pengembang sehingga mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari konsumen sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
