Reporter: Fitri Nur Arifenie, Maria Rosita | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati tarif listrik tahun 2012 tidak akan naik alias tetap. Tentu saja hal ini menjadi kabar gembira bagi dunia usaha yang selama ini selalu mengkhawatirkan kenaikan tarif listrik. Hanya saja, kebijakan ini akan berimbas pada keuangan PT PLN (Persero). Soalnya, margin PLN terhadap omzetnya akan turun dari 8% di tahun ini menjadi 7%.
"Kesepakatan itu akan mempengaruhi sistem investasi," kata Murtaqi Syamsudin, Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN, Rabu (15/6). Ia merujuk pada kesepakatan yang tercapai saat pembahasan asumsi subsidi listrik dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012.
Dalam kesepakatan itu, pemerintah akan membayar subsidi listrik Rp 45 triliun-Rp 55 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran tahun ini Rp 40,7 triliun.
Tadinya, PLN mengharapkan marginnya tetap 8%. Nasri Sebayang, Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN, menjelaskan, PLN ingin mendapatkan margin 8% untuk memperbesar dana investasi. Ini mengingat, rencana dana investasi PLN tahun 2012 hanya Rp 78,54 triliun, turun dibandingkan tahun ini sebesar Rp 96,74 triliun.
Apalagi, sebagian besar dana investasi itu merupakan pinjaman dari bank. Salah satu faktor perbankan mau memberi pinjaman karena PLN masih memiliki prospek bisnis yang cerah. Perhitungan PLN, margin 8% bisa mendatangkan pinjaman Rp 69,08 triliun tahun ini dan Rp 60,48 triliun di tahun 2012 nanti.
Catatan saja, margin 8% tahun 2010 lalu memberikan keuntungan Rp 11,6 triliun bagi PLN. Dari Jumlah itu, Rp 4 triliun untuk pembayaran dividen dan hanya tersisa Rp 7,6 triliun bagi alokasi investasi.
Nasri khawatir, bila margin menyusut, pemberi pinjaman kurang tertarik kerjasama dengan PLN. Padahal, selama ini dana investasi itu untuk membiayai proyek di bidang transmisi, distribusi, dan gardu induk. Itu untuk mengimbangi pertumbuhan kebutuhan listrik sekitar 10% per tahun. "Dampaknya proyek pembangunan bisa gagal, bahkan yang sudah berjalan sekarang pun bisa berhenti," ujar Nasri.
Teuku Rifky, Ketua Komisi VII DPR, meminta PLN tidak khawatir. DPR akan mengusahakan pelepasan kewajiban PLN dari pembayaran dividen.
Sementara, menurut Ade Sudrajat, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) , kesepakatan itu akan mendukung perkembangan industri di seluruh sektor. Ini mengingat biaya listrik berkontribusi 15% pada ongkos produksi. "Setelah tidak naik, semoga pasokan listrik bisa terjaga," kata Ade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
