Investasi Tembus Rp 71 Triliun, APNI Ungkap ESDM Tak Tambah Kuota RKAB Nikel 2026

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan menambah kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026.

Hal tersebut berdasarkan laporan Industri Nikel Indonesia per 10 Agustus 2026. Revisi kuota hanya akan diberikan secara selektif kepada smelter yang mengalami kekurangan bahan baku.

Adapun kuota produksi nikel nasional bertahan di kisaran 260 juta hingga 270 juta ton, turun signifikan jika dibandingkan dengan realisasi produksi tahun 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Baca Juga: Biaya Admin E-Commerce Dipangkas 50%, Ini Strategi UMKM Dongkrak Cuan

Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan, kepastian kuota produksi dan pasokan bahan baku menjadi faktor penentu keberlanjutan industri nikel di tengah tren investasi hilirisasi yang menembus Rp 71 triliun.

Pemerintah dinilai perlu menyelaraskan batas produksi tambang dengan kebutuhan industri agar pasar tidak merespons secara berlebihan terhadap isu kelangkaan bahan baku komoditas mineral.

"Industri nikel nasional berada pada titik krusial. Kepastian RKAB bukan sekadar angka kuota, melainkan instrumen untuk menyelaraskan produksi tambang dengan kebutuhan riil industri pengolahan, menjaga konservasi cadangan, dan memberi kepastian usaha bagi penambang maupun smelter. Tanpa kerangka revisi yang transparan dan berbasis aturan, pasar global akan terus bereaksi berlebihan terhadap rumor maupun keputusan kuota satu perusahaan, sebagaimana terlihat dari gejolak harga LME awal Agustus ini,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (13/8/2026).

Ancaman Pasokan Bahan Baku

Meidy melaporkan, realisasi konsumsi bijih nikel domestik periode Januari hingga Juli 2026 telah menyentuh 142,96 juta ton atau setara 53% hingga 55% dari total kuota yang dialokasikan tahun ini. 

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan laju penyerapan industri pengolahan yang berpotensi melampaui ambang batas kuota sebelum akhir tahun, sehingga revisi kuota selektif hanya akan diberikan khusus bagi fasilitas smelter yang benar-benar mengalami defisiti bahan baku.

Selain persoalan pembatasan kuota tambang, APNI turut menyoroti lonjakan harga bahan baku pendukung seperti sulfur impor dari Timur Tengah yang melonjak tinggi hingga menembus US$ 1.100 per ton pada Juni 2026. 

Baca Juga: HIMKI: Pertumbuhan Ekonomi Belum Sepenuhnya Dorong Industri Mebel

Beban biaya operasional smelter berbasis teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) membengkak di atas 30%, yang berisiko menahan laju ekspansi industri baterai kendaraan listrik nasional.

Di sisi lain, laju ekstraksi bijih nikel kadar tinggi (saprolit) untuk memenuhi 80 fasilitas smelter terintegrasi saat ini mengancam ketahanan cadangan nasional yang diperkirakan hanya tersisa 9 hingga 15 tahun lagi. 

Situasi ini dinilai memicu sebagian investor penanaman modal asing mulai mengambil sikap wait and see serta mengalihkan fokus investasi ke komoditas mineral lain seperti proyek pemurnian bauksit.

Guna menjaga dominasi Indonesia yang menguasai sekitar 60% pasokan nikel dunia, APNI merekomendasikan pemerintah untuk segera merumuskan kerangka formal kuota RKAB 2026 dengan buffer cadangan sebesar 30 juta ton. 

Ini dipandang penting untuk meredam lonjakan harga acuan London Metal Exchange (LME) sekaligus menjamin transparansi sistem perizinan tambang secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Meidy juga mendesak dilakukannya diversifikasi rantai pasok sulfur, penerapan standar lingkungan atau Environmental, Social, and Governance (ESG) yang ketat, serta pemberlakuan moratorium smelter kelas dua guna memperpanjang umur cadangan mineral.

Dia bilang, penguatan tata kelola bahan baku dari hulu ke hilir menjadi syarat mutlak agar posisi Indonesia bergeser dari sekadar penentu harga pasif menjadi pengontrol pasar nikel dunia.

“Indonesia menguasai sekitar 60% pasokan nikel dunia dan harga realisasi ekspor kita kini mencapai sekitar 89% dari harga acuan LME, naik dari 79% setahun lalu. Ini modal besar bagi Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar price taker menjadi price influencer di pasar nikel global asalkan disiplin pasokan, standar ESG, dan tata kelola bahan baku pendukung seperti sulfur dapat dijaga secara konsisten,” tandasnya.

Baca Juga: Danantara Bidik Hilirisasi Logam Tanah Jarang Hingga Tahap Pemisahan Elemen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News