Izin ekspor Freeport ditambah 225.000 ton

Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memenuhi permintaan PT Freeport Indonesia untuk memberikan rekomendasi ekspor. Pemerintah bahkan menambah rekomendasi volume ekspor ini sebesar 29% dari 775.000 ton menjadi 1 juta ton.

Rekomendasi ekspor yang keluar Selasa (9/2) ini berlaku untuk enam bulan ke depan sejak dikeluarkan pemerintah. Menariknya, rekomendasi ini diberikan meskipun PT Freeport tetap enggan menyetorkan dana jaminan sebesar US$ 530 juta sebagai bentuk kesungguhan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono berdalih, pemerintah masih terus menagih uang jaminan US$ 530 juta itu. Namun, yang terpenting, Freeport merespons dan bersedia memenuhi kewajiban membayar bea keluar sebesar 5%.

"Ya sudah.. kami beri rekomendasikan ekspor," ujar Bambang sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII di Gedung Parlemen Senayan, Selasa (9/2).

Lagipula, kata Bambang, Freeport beralasan soal dana jaminan akan membuat cashflow perusahaan tersebut terganggu. Toh, permintaan pemerintah ke PT Freeport untuk menempatkan US$ 530 juta tidak ada aturannya.

Menurut Bambang, kewajiban tersebut merupakan upaya pemerintah agar PT Freeport Indonesia tetap membangun smelter. "Pemerintah yakin Freeport akan membangun smelter karena sudah mengeluarkan investasi US$ 168 juta," kata dia.

Kelonggaran sikap pemerintah Indonesia ini mendapat sambutan positif dari manajemen PT Freeport. Director and Executive Vice President Freeport Indonesia, Clementino Lamury bilang, Freeport Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk memberikan rekomendasi ekspor konsentrat.

"Kami berterima kasih. Kami akan tetap bekerjasama," ujarnya. Dia menyatakan, pihaknya juga masih terus berkomitmen membangun smelter di Gresik Jawa Timur, bukan di Papua. Sebab yang paling mungkin adalah di Gresik karena smelter tersebut membutuhkan bahan baku yang dekat karena di Gresik banyak industri.

Menanggapi perpanjangan ekspor ini, Direktur Central for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss), Budi Santoso berpendapat, bila pemerintah tidak segera membuka keran ekspor, memang bisa memberikan yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Saat ekspor terhenti, kemampuan perusahaan ini untuk berproduksi dengan kapasitas maksimal bakal terbatas, lantaran hasil produksi tidak bisa tertampung semua.

Di sisi lain, penghentian ekspor akan membuat pemasukan devisa hasil ekspor konsentrat PT Freeport juga terhenti. Artinya suplai valuta asing ke dalam negeri ikut berkurang.

Sementara, "Freeport juga bisa melakukan langkah arbitrase dan bisa berdampak lebih buruk. "Tapi mestinya pemerintah tak perlu takut," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News