Reporter: Agustinus Beo Da Costa | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Meskipun pemerintah sudah menetapkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi service company yang tidak terlibat dalam pembangunan pembangkit, perusahaan itu tetap mendapat jatah membangun pembangkit listrik dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Baasir mengatakan perusahaannya tetap melanjutkan pembangunan pembangkit listrik yang menjadi milik PLN. "Siapa bilang? Pembangkitnya kita tetap jalankan atau kita IPP kan," ujar Sofyan Baasyir kepada KONTAN Jumat (10/4) lalu.
Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengatakan dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam jangka waktu 5 tahun, PLN mendapatkan tugas untuk membangun 10.0000 MW pembangkit listrik.
Sedangkan sisanya 25.000 MW diserahkan kepada independent power producer."Dengan begitu PLN bisa fokus membangun jaringan transmisi dengan panjang 42.000 kilometer sampai 45.000 kilometer selama 5 tahun ini," tegas Sarwono Sudarto.
Untuk tahun ini, PLN mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 60 triliun. Dana itu di antaranya digunakan untuk pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi.
Sekadar mengingatkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan PT PLN lebih fokus membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik. Sementara urusan pembangkit listrik diserahkan kepada pihak swasta.
Hal ini karena pembangunan pembangkit listrik membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan pembangkit listrik dalam lima tahun, membutuhkan dana Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun.
"Uang PLN dan uang pemerintah tidak cukup, makanya undang swasta yang bangun, permudah swasta bangun pembangkit listrik,"tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
