Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Polemik penyelesaian proyek ruas jalan tol dalam kota Jakarta mulai menunjukkan titik terang. PT Jakarta Tollroad Development mengklaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan proyek ini.
Perusahaan pemegang konsesi proyek ini, PT Jakarta Tollroad Development mengaku sudah mendapat perintah untuk meneruskan proyek ini. "Kami sudah bicara dengan Gubernur DKI," ujar Frans S. Sunito, Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development kepada KONTAN, Rabu (2/3).
Kata Frans, Gubernur DKI sebelumnya belum mengetahui detail persoalan sehingga terbit surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) dengan usulan pengalihan pembebasan lahan dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta
Namun, pasca Jakarta Tollroad melaporkan, "Sekarang malah minta dipercepat," ujar Frans. Apalagi, proyek tersebut termasuk bagian dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Ini artinya, proyek ini salah satu proyek prioritas pemerintah.
Jakarta Tollroad kini tengah dalam proses untuk bisa segera memulai proses pekerjaan konstruksi. Sejauh ini kendala terbesar dari proyek jalan bebas hambatan sepanjang 69,77 kilometer (km) ini pada persoalan pembebasan lahan.
Sebagian dana utang
Rencananya, kalau proses pembebasan lahan ini bisa segera diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Tollroad segera memprioritaskan memulai pengerjaan ruas jalan tol dari Barat ke Timur. Adapun ruas yang dimaksud adalah Semanan–Sunter sepanjang 20,23 km dan Sunter–Pulo Gebang sepanjang 9,44 km.
"Kami harapkan proses pengerjaan ini bisa tahun ini," paparnya.
Sedangkan terkait persoalan pendanaan dari proyek ini, Frans memastikan hal tersebut tidak akan menjadi persoalan. Pihaknya sudah mengantisipasi untuk mencari pinjaman dari kalangan perbankan. Proses utang tersebut hanya tinggal menunggu kesiapan lahannya saja.
Rencananya kebutuhan pendanaan akan dipenuhi dengan kombinasi dana internal dan pinjaman perbankan. Sebanyak 70% kebutuhan dana akan diambil dari pinjaman perbankan dan sisanya 30% dari internal perusahaan.
Saat meneken Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), perkiraan investasi untuk membangun proyek ini mencapai Rp 41,17 triliun. Artinya, Jakarta Tollroad harus menyediakan dana pinjaman Rp 28,82 triliun.
"Cuma kalau sekarang pasti nambah, karena penandatanganan konsesi sudah lama," tandas Frans tanpa merinci jumlah pastinya.
Saat di konfirmasi kabar ini, Yusmada Faizal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi DKI Jakarta tidak bersedia memberi keterangan. Yang bersangkutan tidak merespon pesan singkat dan telepon yang dilayangkan Kontan tidak direspon.
Sedangkan Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengaku masih mengkaji kelanjutan proyek jalan tol dalam kota ini tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
