Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong pemulihan ekonomi naisonal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Upaya tersebut dimulai dengan kembali menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) secara virtual, pada 18-19 November 2020.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 selain telah berdampak bagi kesehatan manusia, juga telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia.
Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait dengan hal itu, Kadin menilai sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan dapat diandalkan untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.
Diakui, meski sempat mendapatkan hambatan, sektor pertanian, peternakan dan perikanan mampu beradaptasi dan masih dapat meningkatkan produktivitasnya dan tumbuh positif di tengah pandemi. Sektor pangan terbukti bisa menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi nasional ke depannya.
Baca Juga: Jokowi minta Kadin dampingi 2 juta petani swadaya
“Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional, sektor pangan bisa menjadi salah satu tumpuan. Sektor ini tidak terdampak besar karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan, meskipun ekonomi sedang krisis. Bahkan, dalam situasi sekarang, sektor pangan semakin strategis. Sebab, jika pangan tidak tercukupi dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas,” ungkap Rosan dalam acara JFSS secara virtual pada Rabu (18/11).
Sektor pertanian perlu terus dikembangkan, lantaran masih tumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi.
Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
Rosan optimistis sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan akan terus tumbuh seiring dengan sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kami juga berharap pemerintah mempercepat realisasi kebijakan insentif dan stimulus untuk petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan daya beli dan produktivitas, serta stimulus berupa modal kerja pasca Covid-19,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja mengatakan, pada JFSS ketiga di 2015 lalu Presiden Joko Widodo memberi target kepada Kadin untuk memberi pendampingan kepada satu juta petani dari sebelumnya sekitar 200.000 petani.
Franky menambahkan, Kadin Indonesia bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil mewujudkan target tersebut pada awal 2020. Para petani yang mendapatkan pendampingan tersebar di seluruh Indonesia dan telah mampu meningkatan produktivitas dan pendapatan mereka.
Selanjutnya, Kadin bersama PISAgro, bertekad untuk meningkatkan pendampingan kepada dua juta petani pada 2023.
Menurut Franky, meningkatkan produktivitas para petani dan sekaligus mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah karena ada sejumlah kendala yang harus dihadapi, seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan sarana prasarana lainnya, serta kelembagaan.
Kendala lainnya juga, kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.
Kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasok terintegrasi.
Kadin juga menggagas model kerja sama Inclusive Closed Loop dan membangun ekosistem berusaha. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu-hilir sehingga keberlanjutan produksi terjaga dan petani sejahtera.
Baca Juga: Belanja pemerintah dibutuhkan, Jokowi sindir Rp 40 triliun proyek masih tahap lelang
Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu pertama Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar. Kedua, pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture.
Ketiga, Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan. Keempat, Jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).
Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti pada petani cabai di Garut, Jawa Barat.
“Kami berharap model inclusive closed loop ini dikembangkan di berbagai komoditas pertanian lainnya. Jika persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi petani, peternak dan nelayan bisa diatasi, maka pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian pada struktur PDB akan terus meningkat. Lapangan kerja di sektor pertanian juga akan meningkat, dan tentunya petani, peternak dan nelayan juga akan semakin sejahtera,” ujar Franky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
