/2025/12/04/352600800.jpg "Kadin Ingatkan Risiko Pengalihan LPG Industri untuk Gas Subsidi")
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketersediaan LPG 3 kilogram (kg) alias gas subsidi menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin mengamankan pasokan LPG dari impor dan dalam negeri, termasuk dengan mengalihkan LPG industri untuk memenuhi kebutuhan produksi gas subsidi.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Erwin Aksa menyoroti kebijakan ini. Erwin menegaskan, Kadin memahami langkah pemerintah untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, karena menyangkut kebutuhan dasar dan stabilitas sosial.
Hanya saja, Erwin mengingatkan bahwa pengalihan pasokan LPG dari sektor industri perlu dikelola dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan pada aktivitas produksi. Dari sisi dunia usaha, kebijakan ini berpotensi menimbulkan tiga implikasi.
Baca Juga: Insentif Jadi Penentu Akselerasi Kendaraan Listrik
Pertama, risiko kenaikan biaya produksi. "Industri yang selama ini menggunakan LPG non-subsidi bisa menghadapi keterbatasan pasokan, sehingga terpaksa beralih ke energi alternatif yang lebih mahal atau kurang efisien," ungkap Erwin saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (9/4/2026).
Kedua, gangguan operasional, khususnya bagi sektor industri kecil dan menengah serta industri padat karya. Erwin mencontohkan industri makanan-minuman, keramik, dan tekstil yang menggunakan LPG dalam proses produksinya.
Ketiga, potensi tekanan terhadap harga barang, karena kenaikan biaya energi pada akhirnya bisa diteruskan ke konsumen dan memicu inflasi dari sisi biaya (cost-push inflation). Guna memitigasi risiko tersebut, Kadin menyodorkan empat langkah yang perlu dilakukan pemerintah.
Pertama, menjamin kepastian pasokan energi untuk industri, baik melalui alokasi khusus LPG non-subsidi maupun percepatan distribusi energi alternatif seperti gas bumi (jargas) atau Liquefied Natural Gas (LNG) skala kecil.
Kedua, transparansi dan komunikasi kebijakan, agar pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian operasional secara terencana. Ketiga, skema transisi yang jelas, termasuk insentif bagi industri yang terdampak untuk beralih ke sumber energi lain yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Keempat, pengawasan distribusi LPG 3 kg yang lebih ketat, agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran ke sektor non-rumah tangga. Erwin menegaskan, keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan industri harus dijaga, agar stabilitas ekonomi tetap terpelihara di tengah dinamika energi global yang masih penuh ketidakpastian.
"Secara prinsip, Kadin mendukung upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan baru bagi dunia usaha yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," tandas Erwin.
Impor Meningkat, Pasokan LPG Terjaga
Baca Juga: Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, VKTR Resmikan Pabrik Bus dan Truk EV di Magelang
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkapkan bahwa pemerintah mengusung sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan energi, termasuk LPG. Pemerintah pun memburu pasokan LPG baik melalui impor maupun produksi dalam negeri.
"Kami sedang hunting LPG dari impor maupun produksi dalam negeri. LPG yang selama ini dijual ke industri juga diupayakan dialihkan untuk kebutuhan LPG 3 kg, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat," ungkap Rizwi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR-RI, Rabu (8/4/2026).
Ditjen Migas menginstruksikan kepada kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga, guna memproduksi LPG yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, Pemerintah pun mendorong optimalisasi kilang-kilang di dalam negeri untuk memproduksi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rizwi mencontohkan optimalisasi kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Meski punya harga yang lebih tinggi, tapi RDMP Balikpapan mengurangi produksi propylene, karena penggunaan bahan baku naphta digeser untuk memperkaya produksi LPG.
"Sebagai contoh untuk RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene, dimana harga produk ini sebenarnya lebih tinggi. Produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku naphta-nya kemudian digeser untuk memperkaya produk LPG, untuk memperkuat pasokan LPG secara nasional," jelas Rizwi.
Pada forum yang sama, Rizwi mengungkapkan bahwa kebutuhan LPG pada tahun lalu tercatat sebesar 25.000 Metrik Ton (MT) per hari. Sedangkan kebutuhan LPG sampai dengan Februari 2026 naik sekitar 1.000 MT menjadi 26.000 MT per hari.
Sejalan dengan kebutuhan yang bertambah, porsi impor LPG pun naik dari 80,58% pada tahun 2025 menjadi 83,97% dari kebutuhan LPG per Februari 2026. Impor LPG Indonesia dominan berasal dari Amerika Serikat dengan porsi 68,91% dari total impor hingga 1 April 2026.
Indonesia juga mengimpor LPG dari Uni Emirat Arab sebanyak 11,83%, Arab Saudi (7,36%), Qatar (5,21%), Australia (3,91%), Kuwait (2,61%) dan China (0,17%). "Produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional," ungkap Rizwi.
Di tengah gejolak di Timur Tengah, pemerintah mencari alternatif pasokan dari negara-negara yang tidak terganggu dengan pembatasan di Selat Hormuz seperti dari Asia Tenggara. "Untuk situasi saat ini dengan adanya kendala di Selat Hormuz, maka negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya di tahun 2026," tandas Rizwi.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan dan cadangan LPG berada pada posisi yang aman. Bahlil mengungkapkan kapasitas cadangan LPG sudah berada di atas 10 hari, dan pasokan impor akan segera berlabuh.
"Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk," ungkap Bahlil kepada media pada Rabu (8/4/2026).
Bahlil menyatakan bahwa kapal LPG yang dimaksud bukan berasal dari impor yang melewati Selat Hormuz. Sebab, Indonesia telah mengambil pasokan impor LPG dari beberapa negara di luar Timur Tengah seperti Australia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.
Baca Juga: UNOX Gelontorkan Rp 30 Miliar untuk Bangun Experience Center di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
