Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi
Kelima, agar pemerintah/PLN dapat segera melakukan pengadaan pembangkit ET untuk kapasitas sebesar 9,050 MW sebagaimana yang direncanakan paling lambat pada Q1 2021 agar pembangkit-pembangkit tersebut dapat mulai beroperasi antara 2023-2025 demi mengejar target 23% di tahun 2025.
Dengan merealisasikan hal-hal tersebut di atas, Kadin mengklaim akan ada sejumlah manfaat yang diperoleh. Yaitu, pertama, masuknya investasi dari dalam dan luar negeri untuk ET lebih dari US$ 21 miliar untuk membangun 9,050 MW pembangkit ET.
Kedua, penambahan lapangan kerja secara langsung antara tahun 2021-2024 sekitar 650.000 orang dan ratusan ribu lapangan kerja tidak langsung sehubungan dengan kegiatan pembangunan. Ketiga, munculnya kegiatan perekonomian pasca Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T, mengingat banyaknya proyek ET yang ada di wilayah tersebut.
Baca Juga: Perluas pasar ke tambang nikel, Transkon Jaya (TRJA) ekspansi hingga Sulawesi
Keempat, potensi penurunan emisi gas rumah kaca sekitar 34,5 juta tCO2 per tahun dari pengoperasian 9,050 MW pembangkit ET. Kelima, beroperasinya sektor konstruksi dan industri komponen lokal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pembangkit ET.
Kadin pun mengusulkan agar poin-poin di atas dapat diakomodir dalam RPerpres tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PLN yang saat ini sudah dipersiapkan pemerintah.
"Besar harapan kami agar Perpres tersebut dapat segera diterbitkan sehingga kami selaku pelaku usaha energi terbarukan juga dapat mempersiapkan diri dan berkontribusi aktif dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pasca pandemi," pungkas Rosan.
Selanjutnya: Pemerintah tetapkan harga indeks pasar BBN jenis biodiesel Rp 9.457 per liter
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
