Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai peleburan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan merupakan langkah yang kurang tepat.
Kalangan dunia usaha berdalih hal tersebut bisa mengecilkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang saat ini belum tergarap secara optimal. Wakal Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, peleburan KKP dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang selama ini sudah berjalan.
"Jika wacana peleburan KKP ini memang hanya didasarkan pada penghematan anggaran, seyogyanya kita lihat juga potensi ekonomi dari sektor ini yang bisa mencapai Rp 255 triliun per tahun. Hingga saat ini, potensi sebesar itu belum kita capai karena belum diberdayakan secara optimal,” kata Yugi dalam keterangan resmi diterima Kompas.com, Rabu (24/9).
Sebagai informasi, kabarnya peleburan dua kementerian tersebut dimaksudkan untuk merampingkan kabinet pemerintahan yang ditaksir dapat menghemat anggaran sebesar Rp 3,8 triliun. Yugi menjelaskan, kelautan dan perikanan tidak terbatas pada aspek pangan saja, tetapi juga aspek lain seperti bioteknologi, wisata bahari, minyak bumi, transportasi laut hingga pembangunan Sumber Daya Manusia untuk kelautan dan perikanan.
Dia menilai, sejauh ini fokus program-program yang dilakukan KKP sudah cukup terarah dan targetnya pun terukur. “Kami khawatir aktivitas sektor Kelautan dan Perikanan yang mulai membaik justeru malah nantinya tidak bergairah," imbuh dia. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
