kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Kadin usul bentuk kementerian koordinasi maritim


Senin, 11 Agustus 2014 / 16:03 WIB
Kadin usul bentuk kementerian koordinasi maritim
ILUSTRASI. Sebuah kapal tongkang pengangkut batubara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/2/2023). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.


Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan membentuk Kementerian koordinator Maritim di pemerintahan yang akan datang. Tujuannya untuk lebih mengoptimalkan potensi perikanan nasional. 

"Sebagai negara maritim, Indonesia wajib dan perlu membentuk itu. Selama ini kita belum optimal memanfaatkan potensi ekonomi di sektor ini,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam siaran pers yang diterima KONTAN, Senin (11/8).

Teknisnya, lanjut dia, adalah dengan penggabungan dewan maritim ke Menteri koordinator maritim atau alternatif lainnya adalah adanya Wakil Menteri Kelautan mengingat load Menteri Kelautan dan Perikanan begitu tinggi.

“Kita intinya mendukung adanya Menko Maritim karana pogram utama Jokowi-JK maritim, dan jika tidak ada Menko, sebaiknya Menteri KKP idealnya dibantu dengan wamen untuk mengurus implementasinya. Sementara Dewan Maritim dilebur atau dioptimalkan ke Menko Maritim agar selama 5 tahun pertama maritim benar-benar menjadi prioritas,” ujar Yugi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×