Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pentingnya keberadaan CPO dan produk turunannya, supaya dapat memenuhi kebutuhan minyak makanan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia, juga harus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. Sebab itu, keberadaan minyak goreng di Indonesia, harus diatur lebih ketat dengan prioritas utama akan pemenuhan pasokan minyak goreng nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Umum Keluarga Alumni Institut Pertanian (Kainstiper) mengatakan, pemerintah Indonesia harus memperbaiki tata kelola perdagangan minyak goreng nasional, dimana jejaring logistik pasar yang dibutuhkan masyarakat, harus diperbaiki dan dikelola menjadi lebih baik. "Tujuannya, supaya pasokan minyak goreng bisa merata dan dapat mudah diakses masyarakat luas dengan harga terjangkau,” ujar Priyanto dalam keterangannya, Kamis (12/5).
Ia menjelaskan, infrastruktur logistik yang selama ini masih terbilang karut marut, dapat difasilitasi Pemerintah Indonesia, melalui jaringan logistik Bulog dan BUMN, untuk menjamin adanya pasokan minyak goreng curah, hingga sampai kemasyarakat yang membutuhkan. Sebab itu, keterlibatan perusahaan perkebunan milik pemerintah (PT Perkebunan Nasional) yang mengelola perkebunan kelapa sawit milik negara, harus berfungsi menyediakan pasokan utama kebutuhan CPO nasional.
“Jika infrastruktur logistik minyak sawit nasional diperbaiki, dari hulu dapat menyediakan pasokan CPO hingga hilir menghasilkan minyak goreng curah, maka kebutuhan minyak goreng nasional secara langsung dapat terpenuhi,” jelas Priyanto.
Baca Juga: Ada Larangan Ekspor CPO dan Turunannya, Ini Upaya yang Ditempuh Mahkota Group (MGRO)
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah harus segera membangun industri minyak sawit yang terintegrasi, dari hulu hingga hilirnya. Dengan memiliki industri sawit yang terintegrasi, maka Pemerintah Indonesia dapat mengelola kebutuhan domestik dengan lebih baik.
Lantaran, apabila ada kekurangan pasokan domestik, maka pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utamanya.
Priyanto menerangkan, bahwa harga crude palm oil (CPO) yang merangkak naik di pasar global, telah menyebabkan banyak distorsi (tekanan) di perkebunan kelapa sawit, seperti naiknya sarana dan prasarana produksi, dan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang turut menaikkan biaya produksi CPO.
Secara singkat, setiap adanya kenaikan harga CPO dunia, secara nyata turut menaikkan harga produksi CPO di Indonesia. Alhasil, windfall profit (keuntungan lebih) yang didapatkan perkebunan kelapa sawit, juga harus diteruskan untuk membayar pupuk, BBM dan sarana produksi lainnya dengan harga yang mahal.
Baca Juga: Gapki Berharap Larangan Ekspor CPO Segera Dibuka, Ini Sebabnya
Selain itu, sebagai pengolahan, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, maka pembelian hasil panen (Tandan Buah Segar/TBS) milik petani, juga harus dibeli dengan harga yang lebih mahal atau disesuaikan dengan harga CPO global sesuai aturan Kementerian Pertanian melalui dinas perkebunan setempat.
“Jadi, tidak semua windfall profit yang didapatkan. dari naiknya harga jual CPO, dinikmati perusahaan perkebunan kelapa sawit saja, melainkan akan terbagi-bagi disepanjang mata rantai produksi CPO,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
