Kebijakan B50 Dinilai Bisa Picu Defisit Dana Sawit hingga Rp 28 Triliun

Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai implementasi mandatori biodiesel 50% alias B50 berpotensi memangkas anggaran melalui defisit dana sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyebutkan, data riset Traction Energy Asia menunjukkan bahwa kebijakan B50 diproyeksikan dapat menguras anggaran melalui defisit dana sawit BPDPKS hingga mencapai Rp 28 triliun, serta menghilangkan penerimaan negara baik pajak badan, bea keluar, hingga pungutan sebesar Rp 620 triliun dalam periode 10 tahun.

Adapun risiko ini dinilai bisa terjadi jika kebijakan B50 tidak disertai langkah pembenahan atau debottlenecking dalam aspek produktivitas. Darto mengatakan, dampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) juga akan langsung dirasakan di tingkat petani, mengingat harga TBS mengikuti harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya.

Baca Juga: Cuan dari Taiwan! Produk Pangan Indonesia Kantongi Potensi Transaksi Rp 89,5 Miliar

"Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga tandan buah segar (TBS),” tegas Darto dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/7/2027).

POPSI menegaskan, kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% untuk mendukung implementasi B50 akan semakin mengurangi harga CPO bersih yang menjadi dasar transaksi di dalam negeri.

"Akibatnya, meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya," imbuhnya.

Dus, dia menegaskan bahwa ketahanan energi nasional tak bisa dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit. 

Peneliti Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) yang terlibat dalam kajian Traction Energy Asia, Yayan Satyakti turut menyorot pentingnya mengubah pendekatan pemerintah dalam merealisasikan B50.

Menurut Yayan, apabila implementasinya hanya sekadar mengejar mandat dan tidak memprioritaskan keberlanjutan, kebijakan B50 berpotensi menciptakan beban multidimensi.

"Beban multidimensi tersebut meliputi biaya anggaran yang menguras beban fiskal terus-menerus, tekanan harga pangan seperti minyak goreng, peningkatan ekspansi lahan nyaris dua kali lipat, dan utang karbon lebih panjang dari satu abad," ujarnya.

Baca Juga: Menembus Lautan, PTBA dan PKBM Pesona Hadirkan Akses Pendidikan di Pulau Tegal

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News