Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) serius untuk mengubah struktur penerapan Bea Keluar (BK) produk hilir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Selain itu, akan dievaluasi pula pembebasan BK untuk produk turunan CPO yang kebutuhan di dalam negeri tidak maksimal.
Panggah Susanto Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin mengatakan, pembahasan revisi penerapan BK untuk produk hilir sawit tersebut susah final dilakukan di Kemenperin. "Di Kementerian Perindustrian sudah selesai (Pembahasan), sekarang tinggal interdept antar kementerian," kata Panggah, Selasa (20/5).
Meski tidak merinci, Panggah bilang setidaknya ada sekitar lima produk hasil rekomendasi Kemenperin yang akan diubah untuk diturunkan BK-nya. Beberapa produk tersebut antara lain adalah bungkil sawit dan biodiesel.
Panggah mencontohkan, untuk bungkil sawit saat ini dalam kenyataannya dilapangan penggunaan sebagai pakan ternak masih tidak banyak. Sehingga dari pada tidak termanfaatkan maka lebih baik BK-nya di nol-kan.
Bungkil sawit, menurut Panggah memiliki kandungan serat yang mirip dengan rumput. Saat ini di beberapa anggota koperasi peternakan sapi di Jawa Timur (Jatim) mengalami kekurangan rumput. "Kalau tidak cocok, untuk pakan ternak nol kan saja (BK) dan diekspor," ujar Panggah.
Hal serupa juga terjadi pada biodiesel. Menurut Panggah bila pasar dalam negeri tidak banyak yang melakukan permintaan lebih baik dibebaskan saja bea keluarnya. "Jangan sampai penerapan BK hanya menjadi instrumen pendapatan negara saja," terang Panggah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
