Kementan Sebut Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Bikin Peternak Rugi hingga Rp 9 Triliun

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masih menjadi ancaman serius bagi subsektor peternakan nasional. 

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, dampak ekonomi penyakit ini diperkirakan bisa mencapai Rp 9,9 triliun, mencakup kerugian pada produktivitas ternak, perdagangan, hingga pendapatan jutaan peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyebut upaya pengendalian PMK membutuhkan strategi berkesinambungan. 

"Pengendalian PMK ini ibarat maraton, bukan sprint. Dibutuhkan dukungan semua pihak—mulai peternak, pemerintah daerah, swasta, akademisi, hingga media—agar penyebaran virus bisa ditekan dan ketahanan pangan terjaga,” ujarnya dalam paparan di Jakarta, Selasa (26/8).

Baca Juga: Cadangan Beras Pemerintah Ditargetkan Capai 2,7 Juta Ton hingga Akhir Tahun 2025

Kementan telah menyiapkan peta jalan menuju Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi pada 2035. Strategi itu mencakup program vaksinasi berbasis risiko, penetapan zona prioritas, peningkatan kapasitas petugas kesehatan hewan, penguatan surveilans, serta perbaikan biosekuriti di tingkat peternak.

Selain itu, Kementan juga menekankan pentingnya melawan hoaks vaksinasi yang kerap menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. “Informasi akurat dibutuhkan agar peternak tidak ragu melakukan vaksinasi,” tegas Agung.

Langkah pemerintah turut didukung Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melalui program Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) dengan pendanaan dari Pemerintah Australia. 

Rajendra Aryal, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat pengendalian penyakit. “Ternak yang sehat berarti mata pencaharian aman bagi peternak dan pangan aman bagi keluarga,” ujarnya.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menambahkan bahwa deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan. “Peternak harus sigap melaporkan kasus, sementara petugas lapangan wajib segera melakukan tindakan pengendalian,” katanya.

Kementan menekankan, keberhasilan strategi nasional pengendalian PMK hanya bisa dicapai dengan keterlibatan aktif peternak. Dengan biosekuriti ketat dan vaksinasi tepat waktu, kerugian ekonomi akibat wabah ini diharapkan dapat ditekan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. 

Baca Juga: Soal Beras Oplosan, Kejagung Akan Panggil Bulog hingga Kementerian Pertanian

Selanjutnya: Bank Konvensional vs Bank Digital:Haruskah Memilih?

Menarik Dibaca: Promo Sociolla Payday Rewards 25-31 Agustus 2025, Hair Dryer-Serum Diskon hingga 60%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Luhut Sebut GovTech Berbasis AI Bisa Tekan Defisit Hingga Rp 400 Triliun

Nasional

Mulai Maret Program MBG Bakal Serap Anggaran hingga Rp 2 Triliun per Bulan

Nasional

Hashim: Tambahan Anggaran MBG hingga Rp 171 Triliun Tumbuhkan Ekonomi 2%

Nasional

Mulai Maret Program MBG Bakal Serap Anggaran hingga Rp 2 Triliun per Bulan

Keuangan

Lo Kheng Hong Berpotensi Mendapat Dividen Hingga Rp 15 Miliar dari NISP dan BDMN

Keuangan

Kiwoom Sekuritas Bidik Nilai Emisi Obligasi Hingga Rp 400 Miliar di Semester II-2025