Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
Menanggapi rencana ini, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, dalam penyusunan regulasi, pemerintah perlu memastikan apakah swasta akan diberikan wewenang pembangunan dan pengoperasian transmisi listrik atau tidak.
Pasalnya dalam regulasi saat ini pembangunan memang mungkin dilakukan namun pengoperasian diserahkan ke PLN.
"Kalau hanya membangun saja dan diserahkan ke PLN tdk terlalu beda dengan skema sekarang. (Selain itu) Kalau swasta hanya boleh bangun dengan dana sendiri apakah menarik dan berminat?" jelas Fabby kepada Kontan.co.id, Selasa (26/1).
Fabby menambahkan, pembangunan transmisi di Indonesia khususnya beberapa wilayah akan sulit jika hanya mengandalkan PLN mengingat kebutuhan biaya investasi dan tidak ekonomisnya proyek.
Ia mengungkapkan, saat ini memang ada kebutuhan pembangunan transmisi di Kalimantan, Papua serta wilayah Indonesia Timur lainnya demi memperkuat interkoneksi serta peningkatan akses kelistrikan.
"Bisa saja diberikan kepada swasta untuk pembangunan dan operasi jika dimungkinkan secara hukum dan aturan," kata Fabby.
Kendati demikian, Fabby menuturkan, masih ada opsi lain yang dimungkinkan yakni dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PLN untuk membangun transmisi ketimbang memberi insentif atau subsidi bagi pihak swasta.
Selanjutnya: Lakukan penyesuaian, proyek 35.000 MW berpotensi molor ke 2030
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
