Reporter: Pratama Guitarra, Tane Hadiyantono | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) mendapat teguran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini terkait suplai bahan bakar minyak (BBM) jenis Ron 88 atau premium. Kementerian ESDM mewanti-wanti agar Pertamina tak mengurangi pasokan.
Kuota premium dan solar yang harus Pertamina salurkan tahun 2018 sudah jelas. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 41/P3JBKP/BPH Migas/KOM/ 2017, BPH Migas menugaskan Pertamina mendistribusikan 7,5 juta kiloliter (kl) premium dan 14,37 juta kl solar dengan cadangan 1 juta KL.
Jadi meskipun ada indikasi penurunan konsumsi Premium hingga 50%, Pertamina tak boleh mengurangi pasokan ke stasiun pengisian baham bakar umum (SPBU). "Kalau ada kekurangan, ada kelangkaan segera disuplai, jangan sampai masyarakat kekurangan," ujar Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/4).
Seruan juga datang dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Regulator hilir energi tersebut menunjuk Peraturan Presiden 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Makanya Hendry Achmad, Anggota Komisi BPH Migas berharap Pertamina dapat mendistribusikan dan menyalurkan BBM kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kabar kelangkaan Premium sejatinya bukan baru tahun ini. Dalam catatan KONTAN, pemberitaan tersebut pernah terjadi tahun lalu. Pada Agustus 2017 misalnya, Pertamina mengatakan sebab kelangkaan tak hanya soal stok tapi juga gangguan operasional.
Sementara Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik menampik kabar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang banyak beredar beberapa waktu ini. "Di mana datanya?" kata Elia, Kamis (5/4).
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang intensif diskusi dengan pemerintah mengenai arah kebijakan ke depan. Ia menegaskan, PT Pertamina tidak akan bekerja di luar regulasi, melainkan mengikuti arahan pemerintah.
Premium memang kalah pamor dibanding pertalite. Dan BPH Migas mencatat, margin Pertalite lebih besar dari premium. Maka, pengusaha SPBU memilih menyalurkan Pertalite ketimbang premium. Ketika dikonfirmasi, soal ini Elia tidak menjawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
