Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkembangan global yang mengedepankan kebutuhan energi berbasis prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembangkan skema hilirisasi industri batubara. Hal ini sebagai jawaban sekaligus peluang bagi sektor tersebut dalam menjaga kebermanfaatan bagi perekonomian nasional.
"Kita harus mengkonversi bisnis batubara sesuai dengan perkembangan global dan dalam negeri, misalkan menerapkan Clean Coal Technology (CCT)," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM, Kamis (15/10).
Sujatmiko mengungkapkan, terdapat tujuh skema hilirisasi batubara yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Di antaranya gasifikasi batubara, pembuatan kokas (cokes making), underground coal gasification, pencairan batubara, peningkatan mutu batubara, pembuatan briket, dan coal slurry/coal water mixture.
"Tujuh hilirisasi ini masa depan batubara kita agar menjadi tulang punggung energi baik di Indonesia maupun dunia," tegas dia.
Dalam paparan Sujatmiko, Kementerian ESDM menargetkan penambahan 3 fasilitas peningkatan mutu batubara atau coal upgrading pada tahun 2024, 2026, dan 2028 dengan kapasitas masing-masing mencapai 1,5 juta ton per tahun.
Sementara itu, proses gasifikasi akan dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebagai upaya subtitusi Liquified Petroleum Gas (LPG) melalui Dimethyl Ether (DME) yang beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Hal serupa dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) selaku anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan kapasitas kurang lebih 4 juta ton.
Baca Juga: Saham Aneka Tambang (ANTM) berkilau pekan ini, begini rekomendasinya
Untuk penambahan pabrik briket, direncanakan rampung pada tahun 2026 dan 2028 dengan kapasitas 20.000 ton per tahun. Sedangkan rencana dua fasilitas cokes making akan selesai di tahun yang sama dengan kapasitas kurang lebih satu juta ton.
Demi mempercepat proses hilirisasi, pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal agar proyek hilirisasi menjadi lebih ekonomis. Insentif nonfiskal yang diberikan antara lain berupa izin usaha selama umur cadangan tambang. Artinya, izin usaha pertambangan tidak lagi dibatasi 20 tahun.
Adapun insentif fiskal berupa pembebasan royalti bagi batubara yang dijadikan bahan baku hilirisasi. Royalti 0% itu diyakini tidak akan mengurangi penerimaan negara. Pasalnya, hilirisasi mampu menciptakan efek berganda yakni membuka lapangan kerja serta menggerakkan roda perekonomian daerah.
Dengan efek berganda itu, maka penerimaan negara yang hilang dari royalti 0% niscaya akan tersubstitusi. "Kalau industri jalan maka secara agregat pajak akan memberi keuntungan bagi negara. Bagi daerah juga berdampak untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi penunjang," ujar Sujatmiko.
Pemerintah juga memastikan potensi sumber daya batubara di Indonesia masih cukup besar dengan total 149 miliar ton dan total cadangan hingga 38 miliar ton. "Aset ini harus jadi return yang artinya batubara terus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara," harap Sujatmiko.
Selanjutnya: Selain Freeport, ini smelter tembaga yang sudah dan akan dibangun di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
