Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pembahasan skema subsidi LPG 3kg masih berlangsung hingga saat ini. Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan skema subsidi untuk tahun ini masih akan tetap menggunakan skema yang sama seperti tahun lalu alias skema terbuka.
"Sabar, masih (dalam) pembahasan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih kepada Kontan.co.id, Jumat (19/2).
Sayangnya, Soerjaningsih masih belum mau merinci soal skema subsidi yang bakal diadopsi nantinya.
Baca Juga: Pembahasan RUPTL 2021-2030 ditargetkan rampung akhir Februari ini
Sementara itu, Pemerintah memproyeksikan pelaksanaan skema subsidi tertutup LPG 3kg baru berpotensi terlaksana pada 2023 mendatang.
Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel mengungkapkan skema yang kemungkinan besar diadopsi yakni dengan satu kartu subsidi.
Ia memastikan, skema penyaluran subsidi nontunai ini diperoleh pasca rangkaian ujicoba yang dilakukan sejak 2019 silam. "Pelaksanaannya sepertinya baru akan berlangsung pada 2022 atau paling lambat 2023 mendatang," ungkap Ruddy dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (18/2).
Baca Juga: Hingga Februari, 2 proyek hulu migas telah onstream
Ruddy melanjutkan penyatuan data jadi tantangan dalam proses ujicoba skema subsidi LPG 3kg. Selain membutuhkan data penerima subsidi yang jelas, Ruddy mengakui pihaknya juga perlu menemukan skema penyaluran yang tepat.
Sementara itu, anggaran subsidi energi diakui terus membengkak dan membebani APBN.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Karacibu mengungkapkan selain subsidi LPG, pemerintah juga harus membayarkan kompensasi tarif listrik pada PLN.
Sepanjang tahun lalu kompensasi tarif listrik untuk PLN mencapai Rp 79 triliun. Jumlah ini naik signifikan dibanding kompensasi pada tahun 2017 yang sebesar Rp 53,34 triliun.
Baca Juga: Proyek Merakes capai 88,5%, bakal onstream kuartal II tahun ini
Potensi peningkatan subsidi LPG juga berpotensi terjadi menyusul terus meningkatnya volume distribusi oleh Pertamina.
Febrio menuturkan, langkah paling efektif yakni dengan menetapkan harga LPG dan listrik sesuai harga pasar. Nantinya, masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu bakal diberikan subsidi dengan skema nontunai.
"Skema nontunai ini yang sedang kami rancang agar nantinya benar-benar bisa digunakan masyarakat untuk membayar LPG dan listrik bukan untuk kebutuhan lainnya," kata Febrio.
Selanjutnya: Wamen BUMN Pahala: Holding Geothermal diisi PGE, Geo Dipa, dan PLN Geothermal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
