Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembahasan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 bisa rampung akhir Februari ini.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan, pembahasan terkait substansi RUPTL masih berlangsung.
"Masih sesuai target Februari ini mudah-mudahan, substansi belum bisa saya infokan," kata Jisman kepada Kontan.co.id, Jumat (19/2).
Sebelumnya, ada sejumlah poin yang berpotensi masuk dalam RUPTL 2021-2030 yang tengah disusun.
Baca Juga: Peluang swasta masuk bisnis transmisi listrik bergantung pada RUPTL
Salah satunya yakni swasta untuk masuk bisnis transmisi listrik kini bergantung pada RUPTL 2021-2030 yang tengah disusun.
Berkaitan dengan masuknya swasta dalam bisnis transmisi listrik, Jisman menjelaskan, poin-poin yang tengah dibahas termasuk mengenai kemungkinan swasta dapat mengelola atau mengoperasikan jaringan transmisi.
Asal tahu saja, selama ini swasta hanya diperkenankan terlibat dalam pembangunan jaringan transmisi dimana pengelolaannya kemudian diserahkan ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Selain itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana bilang, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun lalu mempengaruhi proyek-proyek sektor ketenagalistrikan di dalam RUPTL. Misalnya, terjadi pergeseran target commercial date operation (COD) atau relokasi proyek.
Pemerintah pun mencatat, ada sekitar 15,5 gigawatt (GW) selisih pengurangan kapasitas pembangkit listrik yang dibangun berdasarkan RUPTL 2021—2030 bila dibandingkan dengan RUPTL periode sebelumnya. “Selisih turunnya sekitar 15,5 GW dari RUPTL sebelumnya. Ini sedang kami evaluasi karena ada bagian dari program 35 GW,” ujar Rida, belum lama ini.
Pengembangan PLTS terapung juga berpotensi masuk dalam RUPTL yang tengah disusun.
Kementerian ESDM menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung mencapai 1,9 GW atau 1.900 MW dalam beberapa tahun mendatang.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, pembangunan PLTS terapung ditargetkan di Pulau Jawa dengan memanfaatkan infrastruktur waduk dan bendungan yang dimiliki.
Rencana ini telah dimasukan dalam RUPTL yang tengah disusun. Menurut Dadan, dengan pembangunan seperti itu maka nantinya PLTS hanya akan digunakan saat beban puncak PLN tinggi.
"Ini tidak 24 jam karena persediaan air terbatas, umumnya pakai peaker disore hari. Kami pikirkan untuk siang logisnya akan diganti dengan PLTS jadi tingkatkan waktu operasi," jelas Dadan.
Dadan menambahkan, strategi ini dinilai tepat pasalnya harganya dinilai cukup kompetitif, selain itu perizinan lebih mudah pasalnya tidak ada pembebasan lahan yang harus dilakukan.
Selanjutnya: PLTS dinilai jadi opsi terbaik kejar bauran energi dan rasio elektrifikasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
