Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan wajib angkutan laut nasional untuk ekspor batubara meresahkan pelaku usaha. Rencananya, kebijakan ini mulai berlaku Mei 2020. Namun, lantaran ketersediaan kapal nasional belum memadai, ekspor batubara diprediksi bakal terganggu.
Melihat kondisi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun ikut merespon. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, implementasi kebijakan tersebut memang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, ia mengklaim Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi dengan berkirim surat ke Kemendag.
Baca Juga: Waduh, pasar ekspor batubara terancam akibat ketidaksiapan wajib kapal nasional
Arifin tidak membeberkan isi surat yang dikirim. Yang jelas, kata Arifin, pihaknya meminta supaya masih ada fleksibilitas penggunaan angkutan laut agar aktivitas ekspor batubara tidak terganggu. "Itu tanya ke (Kementerian) Perdagangan. Kita sudah kirim surat, supaya ada fleksibilitas," kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jum'at (21/2).
Dengan masih adanya fleksibilitas dalam penggunaan angkutan laut, Arifin berharap tidak ada gangguan atau pun keterlambatan dalam pengapalan (shipment) ekspor batubara. "Kalau kapalnya ada di Indonesia bagaimana caranya mengatasi supaya pengangkutan (ekspor) tidak terlambat," sebutnya.
Asal tahu saja, aturan wajib kapal nasional untuk ekspor batubara ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Beleid tersebut merupakan turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV untuk meningkatkan daya saing industri logistik.
Baca Juga: Ekspor batubara terancam terhenti mulai bulan Mei, kenapa?
Permendag tersebut telah direvisi dua kali, yakni melalui Permendag No.48 Tahun 2018 dan Permendag No.80 Tahun 2018. Dalam beleid tersebut, pelaksanaan penggunaan Asuransi Nasional berlaku efektif pada 1 Februari 2019, sedangkan penggunaan kapal nasional akan diberlakukan pada 1 Mei 2020.
