Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) meminta bahan pangan kedelai masuk dalam kelompok pangan strategis. Hal ini salah satunya untuk menyikapi adanya kenaikan kedelai beberapa waktu lalu.
“(Kementan) mengusulkan kedelai menjadi bagian 12 pangan strategis,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (25/1).
Syahrul mengatakan, sejak mencuatnya isu peningkatan harga kedelai impor yang terjadi diawal Januari, Kementerian Pertanian telah merespon dan melakukan tindak lanjut dengan mencari solusi penyediaan dan stabilisasi harga kedelai tahun 2021. Pihaknya membuat langkah-langkah melalui tiga agenda.
Baca Juga: Perkuat Pengembangan Usaha BUMN Klaster Pangan, RNI Gandeng TaniHub Group
Pertama, agenda selama 100 hari ke depan, diantaranya memperlancar pasokan ke pengrajin tahu-tempe pasar, stabilisasi harga, meningkatkan produksi benih, menyiapkan CPCL (calon petani calon lokasi) serta membentuk Gugus Tugas lintas kementerian/lembaga.
Agenda kedua yakni temporary atau 200 hari meliputi penyiapan areal tanam seluas 325 ribu hektar (Ha), menyiapkan pendanaan, pengendalian hama dan menyiapkan penanaman musim gadu.
Kemudian, agenda ketiga yang diantaranya mengusulkan kedelai menjadi bagian 12 pangan strategis, memaksimalkan pasokan kedelai lokal, hilirisasi produk kedelai dan lainnya.
“Ketiga agenda tersebut telah kami laporkan kepada Presiden RI pada tanggal 5 Januari 2021 sesuai surat Menteri Pertanian No. 01/KM.120/M/1/2021. Selain itu Kementerian Pertanian melalui surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 04/SR.210/M/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 juga mengusulkan keringanan suku bunga KUR untuk pengembangan kedelai tahun 2021,” jelas Syahrul.
Baca Juga: BPDPKS alokasikan Rp 5,56 triliun untuk peremajaan sawit rakyat 2021
Syahrul menyebut, permasalahan kedelai bukan soal ketersediaan. Akan tetapi karena selama ini ketersediaan terbantu dengan adanya importasi kedelai. Ia meminta adanya kebijakan kedelai agar kedelai nasional dapat bersaing dengan kedelai dari luar negeri.
Ia bilang, petani kedelai Indonesia sulit unggul jika berhadapan dengan petani kedelai Brasil, Kanada dan Amerika Serikat. Selain karena kualitas, juga karena ongkos produksi petani kedelai Indonesia kalah dengan petani dari ketiga negara tersebut.
“Kami tidak ada kemampuan untuk mengontrol ini selain mencoba membangun wibawa juga terhadap kepentingan atas nama rakyat. Kita butuh HPP, kita perlu dia di lartas (larangan dan/atau pembatasan) kan, kalau tidak akan sulit head to head dengan kekuatan yang ada,” kata Syahrul.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan menilai, penyiapan areal tanam seluas 325 ribu hektar (Ha) untuk kedelai dinilai terlalu besar. Pasalnya, dalam program kedelai bibit yang selama ini dilakukan kenyataannya belum optimal karena dari luas lahan yang disediakan hanya sekitar 20% sampai 30% yang ditanami kedelai.
Baca Juga: Butuh anggaran Rp 5,4 triliun untuk peremajaan sawit, pemerintah pastikan dana siap
Oleh karena itu, Kementan diminta agar menjembatani antara penanam kedelai dan pembeli kedelai dengan harga yang disepakati.
“Agar 300.000 (hektar) ini aman, pak menteri menjembatani dengan off taker. Jadi 300.000 ton harus ada pembelinya dengan harga yang disepakati,” ujar dia.
Sebagai informasi, pangan utama dan strategis saat ini adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak goreng.
Selanjutnya: Buat terobosan, pemerintah targetkan replanting 500.000 ha sawit dalam tiga tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
