Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai provinsi. Nah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur adalah kesiapan industri hingga sumber daya material konstruksi.
“Untuk itu industri konstruksi nasional tidak hanya dituntut sigap dalam kuantitas, namun juga kualitas. Dengan memperhatikan jaminan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Di samping itu industri rantai pasok sumber daya konstruksi nasional juga harus meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri sehingga tidak tergerus dengan keberadaan produk-produk impor,” kata Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Trisasongko Widianto melalui keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (10/11).
Ia menambahkan, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun juga menurunkan konsumsi dan utilitas industri baja konstruksi dan baja ringan konstruksi. Data IISA menunjukkan penurunan demand baja global hingga lebih dari 50%.
Baca Juga: Realisasi penyaluran FLPP mencapai 100.176 unit rumah dengan nilai Rp 10,25 triliun
Lanjut di tingkat nasional, pandemi memberi dampak penurunan produksi hingga mencapai 50% hingga menyebabkan utilisasi berada di kisaran 20% sampai 50%.
Untuk meningkatkan penggunaan baja ringan ini, Kementerian PUPR telah menyusun strategi, di antaranya adalah dengan mendorong pemberlakuan SNI Wajib terhadap SNI 8399-2017 Rangka Baja Ringan dan mendorong diterbitkannya SNI untuk produk baja ringan lainnya, pengumpulan data produksi riil dan suplai baja ringan konstruksi tiap provinsi.
Sekjen Gapensi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua umum Kadin Andi Rukman N. Karumpa mengapresiasi, apa yang sudah dilakukan pelaku usaha dan pemerintah dalam meningkatkan industri baja ringan nasional. Menurutnya masih sangat banyak peluang yang harus dikembangkan.
Apalagi saat ini inovasi-inovasi pun sudah banyak dilakukan. Dan yang paling penting, upaya meningkatkan permintaan baja ringan nasional ini juga sudah sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo tentang bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri serta pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi.
Namun demikian Andi mengingatkan, masih ada beberapa kendala regulasi yang sedikit menghambat akselerasi industri baja ringan dalam pembangunan. Salah satunya adalah adanya peraturan menteri yang masih mewajibkan penggunaan tulangan beton untuk pembangunan rumah sederhana sehat.
“Bahwa memang ada sedikit kendala di Permen 403 tahun 2002. Pedoman teknis tentang pembangunan rumah sederhana sehat. Yang dikeluarkan menteri permukiman dan prasarana wilayah yang di dalam Permen itu dikatakan mengharuskan mempergunakan rangka tulangan beton. Itu di relaksasi agar bisa menggunakan baja ringan,” ujarnya.
Di sektor produksi, inovasi juga terus dilakukan industri baja ringan nasional untuk meningkatkan utilitasnya. Salah satunya ditunjukkan oleh PT Tatalogam Lestari dengan inovasi Domus-nya yang telah diaplikasikan di berbagai wilayah, terutama di daerah bencana.
“Orang-orang yang kehilangan rumah pastilah sangat membutuhkan tempat tinggal yang baru dengan segera. Proses pembangunan yang cepat menjadi suatu keniscayaan. Solusinya untuk kecepatan itu antara lain adalah dengan menambah penggunaan komponen material baja Hi-Ten (baja ringan dalam sebuah rumah,” terang CFO PT Tatalogam Lestari, Wulani Wihardjono.
Baca Juga: Kementerian PUPR tangani 158 proyek KPBU senilai Rp 1.308 triliun, proyek apa saja?
Lani menjelaskan, selama ini penggunaan baja pada rumah konvensional tidak lebih dari 12% dari seluruh komponen materialnya. Padahal baja ringan memiliki banyak keunggulan seperti lebih kuat, fleksibel, presisi serta mudah dan cepat diaplikasikan ke dalam sebuah bangunan.
“Dengan meningkatkan presentasi penggunaan elemen baja dalam perumahan, berarti pengusaha mendapat keuntungan dari segi waktu dan tenaga. Selain pemilihan material yang tepat, pembuatan rumah bisa dipercepat dengan teknik dan sistem yang tepat. Kami menyebutnya sistem domus,” terangnya lagi.
Saat ini, Domus sudah diaplikasikan untuk Hunian Sementara (Huntara) sebanyak 841 unit di Konawe Utara untuk membantu masyarakat korban banjir bandang. Rumah huntap atau hunian tetap di Lombok NTT untuk korban gempa, dan Huntap di Luwuk Utara Desa Masamba, Sulawesi Selatan untuk korban banjir.
Selanjutnya: PUPR: Pandemi Covid-19 tidak turunkan minat investor ikuti proyek KPBU
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
