Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) memberi sinyal tidak akan mengusulkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras tahun 2016.
Alasannya, saat ini, harga gabah dan beras di tingkat petani dinilai masih tinggi, sehingga Kemtan merasa belum perlu mengerek HPP lebih tinggi dari saat in.
Kemtan mencatat harga Gabah Kering Panen (GKP) di sejumlah daerah masih berada di harga rata-rata Rp 3.800 hingga Rp 4.100 per kilogram (kg) ditingkat petani.
Harga tersebut lebih tinggi dari HHP berdasarkan Inpres No 5/2015 tanggal 17 Maret 2015 harga GKP Rp 3.700 per kg di petani dan Rp 3.750 per kg di penggilingan.
Sementara harga gabah kering giling (GKG) Rp 4.600 per kg di petani dan Rp 4.650 per kg di gudang Bulog serta Beras Rp 7.300 per kg di gudang Bulog.
Sekretaris Jenderal Kemtan Hari Priyono bilang, Presiden Joko Widodo telah mengatakan sampai saat ini, belum ada perubahan HPP. Pernyataan presiden tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
"Tahun ini, belum ada keputusan revisi HPP. Yang jelas, sekarang ini, tidak ada perubahan tentang HPP. Tapi apakah tahun ini tidak ada perubahan HPP, saya belum berani memberi pernyataan seperti itu," ujar Hari akhir pekan lalu.
Menurut Hari, Kemtan masih meninjau sejumlah komponen yang ada dalam HPP, seperti biaya angkutan dan ongkos produksi. Nah bila nantinya ditemukan di dalam komponen-komponen pendukung HPP ini ada kenaikan biaya, maka ada potensi mengerek lagi HPP.
Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, bila pemerintah tetap keukeuh tidak ingin meninjau HPP, hal itu akan menyengsarakan petani. Idealnya, harga GKP di level petani minimal Rp 4.000 per kg. Sedang di HPP hanya Rp 3.700 per kg. "HPP merupakan satu-satunya instrumen yang dapat melindungi petani," ujar Andreas.
Bila HPP tidak jadi dinaikkan tahun ini, sudah pasti para petani akan jatuh miskin lagi. Berdasarkan kajian AB2TI, sejak pemerintahan Jokowi sampai sekarang, ada hampir satu juta petani yang jatuh miskin akibat kebijakan pangan yang tidak pro pada petani.
"Pada enam bulan pertama saja pemerintahan sekarang berkuasa, sudah ada 570.000 petani yang jatuh miskin," tutur Andreas.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengaku Bulog kerap kesulitan membeli gabah dan beras dari petani sesuai HPP. Untuk itu, BUMN pangan ini meminta agar diberikan fleksibilitas HPP mengikuti harga pasar demi mengejar target pengadaan beras tahun ini sebanyak 3,9 juta ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
