kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.791
  • SUN92,51 0,63%
  • EMAS614.076 0,00%

Kemtan limpahkan nasib IPOP ke KLHK

Jumat, 20 Mei 2016 / 11:27 WIB

Kemtan limpahkan nasib IPOP ke KLHK



Berita Terkait

JAKARTA. Polemik soal keberadaan manajemen Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) yang merupakan komitmen dari enam perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia memasuki babak baru.

Setelah berulang kali menggulirkan rencana pembubaran manajemen IPOP, Kementerian Pertanian (Kemtan) kini justru menyerahkan persoalan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).


Kemtan berdalih, meskipun enam perusahaan kelapa sawit ini masuk dalam bisnis perkebunan di bawah kendali Kemtan, tapi komitmen IPOP yang diteken raksasa korporasi kelapa sawit ini adalah menyangkut isu lingkungan hidup.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan Kemtan Gamal Nasir kepada KONTAN, Kamis (19/5). Dia menjelaskan, pelimpahan kewenangan membubarkan manajemen IPOP dari Kemtan ke KLHK karena menyangkut tugas pokok KLHK terkait masalah lingkungan yang berkelanjutan.

Nantinya KLHK yang memutuskan nasib kelanjutan manajemen IPOP berdasarkan hasil kajian KLHK dan tim ahli mereka.

Gamal menyebut, Kemtan akan satu suara dengan apapun keputusan yang akan diambil KLHK nantinya. Namun, Gamal optimistis, KLHK akan mempertimbangkan sikap Kemtan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai ada potensi kartel dalam kesepakatan IPOP.

Menurut Gamal, sikap keras Kemtan pada IPOP didasarkan pada fakta di lapangan bahwa sebagian petani mengeluhkan Tandah Buah Segar (TBS) mereka yang tidak lagi dibeli oleh anggota IPOP, seperti Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Golden Agri Resources, Asian Agri Group, Musim Mas Group, dan Astra Agro Lestari (AAL).

KLHK sendiri mengaku masih membuat kajian terhadap manajemen IPOP. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KLHK San Afri Awang mengatakan, penolakan IPOP terhadap sejumlah TBS milik petani merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan diskriminatif.

Kendati begitu, KLHK juga menilai ada sisi yang bisa ditoleransi dari alasan anggota IPOP menolak membeli TBS petani karena menghindari tindakan deforestasi di Indonesia lebih besar lagi. Makanya, KLHK sejauh ini belum mengambil sikap resmi apapun terkait IPOP ini.


Reporter: Noverius Laoli
Editor: Dupla Kartini

POLEMIK IPOP

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0575 || diagnostic_web = 0.3443

Close [X]
×