Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan di luar Pulau Jawa, salah satunya adalah jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.
Pembangunannya sendiri telah dimulai pada bulan September 2013 lalu. Dalam Groundbreaking atau peletakan batu pertama saat itu Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menargetkan pembangunan jalan tol porsi pemerintah sepanjang 17,8 kilometer (km) dari total keseluruhan yang mencapai 61,8 km akan rampung pada 2014.
Namun, Direktur Jendral Bina Marga, Djoko Murjanto menilai target itu sepertinya tidak akan tercapai. “Sepertinya sulit untuk selesai tahun ini, karena masih terkendala permasalahan tanah,” katanya, akhir pekan lalu.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan yang merupakan Viability Gap Fund (VGF) atau dana dukungan dari pemerintah hingga saat ini baru selesai sekitar 15 persen. Namun jika melihat pergerakan pembebasan tanah ia pesimis tol ini bisa rampung pada 2014.
Jalan tol ini dibangun dengan biaya Rp1,507 triliun. Dananya berasal dari pinjaman China sebanyak 90% dan 10% dari APBN. Pembebasan lahan untuk jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 75%.
Hal ini dikarenakan Kementerian PU telah menjalin kesepahaman dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk penggunaan lahan.
Berdasarkan data dari Kementerian PU, pembebasan lahan hingga akhir Januari 2014 tersisa 18,5% yakni untuk seksi I masih ada 1,93% atau 49.395 meter persegi dan seksi III masih ada 16,57% atau 226.125 meter persegi.
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pun akan segera melakukan pelepasan dokumen tender kepada kontraktor dan konsorsium yang lolos tahap praqualifikasi tender.
Konsorsium yang akan bertarung di tender pengusahaan tersebut antara lain SP Road dan PT Prabu Persada, konsorsium BUMN antara PT Jasa Marga Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Hutama Karya, PT Bangun Cipta Sarana, serta konsorsium antara PT Nusantara Infrastructure Tbk dengan Egys.
Estimasi nilai pengusahaan tol tersebut mencapai Rp 6,29 triliun dengan masa konsesi 40 tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
