Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah berharap proyek pembangunan kilang gas alam cair atau liquifed natural gas (LNG) Tangguh Train III bisa kembali berjalan. Kini persetujuan pendanaan proyek memakai skema trustee borrowing scheme (TBS), tinggal menunggu lampu hijau Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Jelas ini berita baru. Pasalnya, sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersoalkan rencana pengelola kilang Tangguh, British Petroleum (BP) Indonesia memakai skim pendanaan trustee ini.
Lewat skema ini, perusahaan asal Inggris ini berharap mendapat pendanaan hingga 70% dari total nilai proyek senilai US$ 12 miliar dari pinjaman sindikasi perbankan badan usaha milik negara (BUMN), yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI.
KPK menganggap skema ini bisa menambah beban operasional dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi atau biasa disebut cost recovery. Seperti bunga utang dari pinjaman ini ditanggung negara.
Namun, Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudianto Rimbono memastikan, penerapan TBS tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan, lantaran ada partisipasi dari bank lokal. "Kami usahakan semaksimal mungkin, agar partisipasi skema ini bisa berjalan," ujarnya kepada KONTAN, Senin (23/2).
Pada prinsipnya, kata dia, skema TBS tidak akan menimbulkan masalah dan merugikan keuangan negara. Untuk itu, SKK Migas memastikan pembangunan kilang LNG ini bisa mulai produksi (on stream) sesuai target, tahun depan. "Untuk konstruksi tahap awal, dipastikan pada semester II 2016," papar dia.
Saat ini, SKK Migas telah mengantongi sejumlah nama pembeli LNG tangguh, seperti PLN dan perusahaan asal Jepang. Sayang, Rudianto enggan menyebut identitas perusahaan. "Dari kedua perusahaan ini saja, sudah terserap 65% dari total volume LNG Tangguh," tandasnya.
Selain itu, ada juga jatah penyaluran ke daerah asal, seperti Papua dan kabupaten penghasil sebanyak 20 juta kaki kubik per hari. Pembagian jatah ini sudah sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Komitmen BP Indonesia
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, petinggi BP Indonesia sudah bertemu Menteri ESDM Sudirman Said membahas kelanjutan pembangunan kilang LNG Tangguh train III tersebut.
BP Indonesia sendiri siap untuk menjalankan proyek ini sesuai rencana semula yakni bisa beroperasi 2020. "Pertemuan membahas kesiapan on schedule, meskipun harga gas alam cair sedang turun, BP menyanggupi pembangunan kilang Tangguh Train III, dan berharap harga LNG bisa naik kembali saat sudah beroperasi," jelas dia.
Selain membangun kilang LNG Tangguh, BP Indonesia juga berkomitmen tetap membangun pelabuhan kapal (jeti) untuk memasok gas alam cari ke pembangkit listrik yang ada di Provinsi Papua. "Bahkan pasokan gas ini bisa sampai pulau-pulau kecil lainnya seperti Halmahera," jelasnya.
Kementerian ESDM juga meminta BP Indonesia mau membangun pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau kecil terdekat. Tujuannya adalah agar pasokan gas alam cair bisa lancar. "Saat ini BP Indonesia tetap komitmen. Dipastikan pembangunan infrastruktur yang lainnya juga akan perusahaan ini penuhi," tandas Nyoman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
