/2016/05/04/1577862311.jpg "KKP: Realisasi impor ikan hanya 15%")
Reporter: Dupla Kartini | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan impor perikanan saat ini tidaklah meluas. Realisasi izin impor yang dikeluarkan hanya sekitar 15% dari yang diminta oleh pihak importir.
"Antara permohonan dan izin yang terealisasi, itu hanya 15% yang direalisasikan," kata Susi Pudjiastuti dalam acara Chief Editor Meeting di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (24/6).
Menurut Susi, tahun ini, izin impor ikan Indonesia baru dikeluarkan sekitar dua bulan lalu. Itu pun hanya dilakukan dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu serta dalam periode waktu tertentu.
Susi mengingatkan, impor bukanlah barang baru karena setiap tahun Indonesia selalu melakukan impor ikan. Dalam sejumlah kesempatan lainnya, ia juga mengungkapkan angka impor ikan di Indonesia sudah jauh menurun sejak 2011.
Demikian pula dengan impor fish meal (pakan ikan) yang jauh menurun, karena perikanan budidaya Indonesia dinilai makin mandiri. "Sekarang ini selain impor menurun, impor fish meal kita menurun jauh. Berarti budidaya kita sudah mengurangi ketergantungannya pada impor," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, ke depan, bakal ada persyaratan impor yang lebih ketat, yaitu harus ada catch certificate dari negara asal serta tidak boleh mengimpor dengan menggunakan kapal tramper.
Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin mengatakan, pemerintah perlu memaksimalkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) guna mengatasi impor ikan untuk kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan ikan di berbagai daerah.
"Ikan makarel yang diimpor itu masih wajar. Namun, untuk tongkol, cakalang, dan baby tuna jika masih diimpor juga menjadi suatu yang lucu dan tidak masuk akal," katanya. Sebagaimana diketahui, ikan seperti tongkol, cakalang, dan tuna sebenarnya banyak terdapat dan biasa diperoleh di kawasan perairan Indonesia. (Muhammad Razi Rahman)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
