Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Dendy menambahkan bahwa industri produk tembakau alternatif di Indonesia merupakan pemain lokal yang berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga terdapat potensi produk tembakau alternatif lokal dapat mendominasi pasar Indonesia.
“Salah satu contohnya adalah seperti permintaan vape buatan Indonesia sudah diminati oleh pasar luar negeri seperti Prancis. Jadi, sangat disayangkan jika penetapan tarif cukai produk tembakau alternatif sebesar 57 %, karena dapat menghambat perkembangan industri,” ucap Dendy.
Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Ditjen Bea Cukai Sunaryo juga mengatakan, pada 8 April 2018 terdapat agenda penetapan regulasi produk tembakau alternatif senilai 57 %. Dalam penetapan tersebut, petunjuk pelaksanaan cukai HPTL akan diupayakan dibuat secara fleksibel atau memiliki Peraturan Menteri Keuangan khusus.
Sunaryo menekankan, “Penetapan cukai HPTL sebesar 57 % itu bukan untuk pelarangan, melainkan untuk meregulasi karena adanya faktor ekstranalitas dari produk tembakau alternatif.”
Untuk itu, KABAR mendorong pemerintah untuk melakukan penelitian ilimiah, berdiskusi dengan para peneliti dan asosiasi di Indonesia, dan mendalami penelitian yang dilakukan oleh pakar atau organisasi independen dari berbagai negara mengenai produk tembakau alternatif.
Hal ini penting dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan informasi yang akurat demi menentukan regulasi produk tembakau alternatif yang tepat. Ditjen Bea Cukai juga meminta pemerintah untuk berdiskusi dengan KABAR dalam membahas regulasi mengenai produk tembakau alternatif guna mendapatkan hasil yang berimbang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
