kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,75   -27,98   -3.02%
  • EMAS1.327.000 1,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Komisi VII DPR: Idealnya PLTS Atap Tidak Ada Pembatasan Pemasangan


Senin, 24 Oktober 2022 / 14:29 WIB
Komisi VII DPR: Idealnya PLTS Atap Tidak Ada Pembatasan Pemasangan
ILUSTRASI. Komisi VII DPR RI Sebut Idealnya PLTS Atap Tidak Ada Pembatasan Pemasangan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.


Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan apalagi PLTS Atap idealnya tidak ada pembatasan. 

“Berapapun rooftop solar yang terpasang apakah itu rumah tangga maupun industri idealnya tidak boleh ada pembatasan karena itu merupakan salah satu upaya mempercepat bauran energi baru dan terbarukan,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (24/10). 

Eddy mengakui, permasalahan pembatasan PLTS Atap ini karena adanya oversupply listrik yang sedang diderita PLN sehingga perlu dicari penyeimbang antara pengembangan PLTS Atap dengan penyerapan listrik oleh PLN. 

Eddy menyampaikan saran, salah satu opsi yang bisa dikaji ialah PLTS rooftop bisa digunakan dan dijual tidak hanya pada PLN tetapi bisa ke swasta lain atau pihak lainnya yang membutuhkan. 

Baca Juga: Alasan PLN Batasi Pemasangan PLTS Atap Maksimum 15%

“Mungkin ada terobosan yang bisa dipelajari lebih lanjut memperhatikan aspek legalitasnya dalam rangka mempercepat pengembangan bauran energi terbarukan,” ujarnya. 

Menurut Eddy, untuk mengakselerasi pengembangan EBT perlu upaya lebih jauh agar pembangkit energi terbarukan bisa menjual ke pihak-pihak yang membutuhkannya langsung, tidak mutlak ke PLN dahulu. 

“Ini bisa dipelajari dan dilaksanakan di daerah-daerah yang PLN masih belum memiliki coverage listrik yang besar maupun tidak ter-cover,” ujarnya. 

Eddy kembali menegaskan, jangan sampai permasalahan oversupply menghambat pengembangan energi baru dan terbarukan secara nasional. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×